Malaysia Hapus Bea Keluar CPO, Bagaimana Indonesia?
JAKARTA. Pemerintah Malaysia sudah menetapkan bea keluar kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar nol persen. Lantas apakah pemerintah Indonesia akan mengikuti langkah Malaysia?
Menteri Keuangan Agus Martowardojo masih mempertimbangkan kebijakan penurunan bea keluar CPO tersebut. Apalagi hal tersebut juga akan mempengaruhi kondisi fiskal pemerintah.
"Kita masih tunggu dari kementerian sektor, bagaimana bahasannya," kata Agus saat ditemui di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Menurut Agus, pihaknya kini sudah memahami bahwa Malaysia sudah menurunkan bea keluar CPO tersebut. Namun pihaknya belum berani merespon dengan hal yang sama. Pihaknya akan segera membahas dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam forum khusus untuk membahas hal ini.
"Kita memang membuka diri terkait hal itu, tapi masih perlu pembahasan dengan Kementerian terkait, baru kami nanti merespon," tambahnya.
Terkait pengaruhnya ke kondisi fiskal, Agus masih enggan berkomentar. "Saya belum bisa respon itu sekarang," tambahnya.
Sekadar catatan, Pemerintah mempertimbangkan untuk menurunkan bea keluar kelapa sawit mentah (crude palm oil-CPO). Hal itu menyusul langkah Malaysia yang sudah menetapkan bea keluar CPO sebesar nol persen. Selama tiga bulan terakhir, bea keluar CPO sebenarnya sudah mengalami penurunan drastis, tetapi penurunan tersebut lebih bersifat alamiah, bukan didesain oleh pemerintah.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, di Jakarta, Kamis (10/1/2013), mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan langkah untuk menurunkan bea keluar CPO secara sengaja. "Akan kita pertimbangkan. Memang Malaysia sudah menurunkan sampai nol persen, kita akan coba. Sekarang sudah 7,5 persen, nanti akan kita kaji dulu," ujarnya.
Dia mengatakan, penurunan bea keluar diperlukan untuk menjaga pasar utama CPO Indonesia. Tanpa penyikapan, Malaysia bisa merebut pasar tersebut karena CPO mereka lebih kompetitif dengan bea keluar nol persen. Pasar yang dikhawatirkan terebut adalah India, Pakistan, dan China.
DIKUTIP DARI KOMPAS, SABTU, 12 JANUARI 2013
