Bea Keluar CPO Sudah Final
06 September 2011
Admin Website
Artikel
3789
JAKARTA--MICOM: Kementerian Perdagangan menolak permintaan
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) untuk merevisi
kembali bea keluar (BK) produk minyak kelapa sawit mentah (CPO).
"Itu sudah keputusan final, PMK-nya sudah keluar," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Deddy Saleh ketika ditemui di kantornya, Selasa (6/9).
"Saya saran ke Gapki, silakan usulkan kepada pemerintah untuk menggunakan dana BK-nya untuk membantu petani, kembangkan infrastruktur. Itu lebih baik daripada memprotes besarnya BK. Kalau dipermasalahkan terus, habis energi," cetusnya.
Dana yang diperoleh dari BK memang seharusnya dikembalikan dalam bentuk program kepada petani. Deddy menjelaskan, program tersebut dapat diusulkan Gapki kepada Kementerian Pertanian sebagai kementerian teknis terkait.
Kementan kemudian dapat mengusulkan program tersebut masuk ke APBN karena dana tersebut tidak dapat langsung turun kepada petani.
"Harus ditanya, kementerian masing-masing ada program khusus untuk menangani itu apa enggak? Kemendag misalnya, dana itu kita pakai untuk kampanye positif tentang farm oil, melawan kampanye negatif beberapa negara. Kita mengusulkan untuk menggunakan dana itu," cetus Deddy.
DIKUTIP DARI MEDIA INDONESIA, SELASA, 6 SEPTEMBER 2011
"Itu sudah keputusan final, PMK-nya sudah keluar," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Deddy Saleh ketika ditemui di kantornya, Selasa (6/9).
"Saya saran ke Gapki, silakan usulkan kepada pemerintah untuk menggunakan dana BK-nya untuk membantu petani, kembangkan infrastruktur. Itu lebih baik daripada memprotes besarnya BK. Kalau dipermasalahkan terus, habis energi," cetusnya.
Dana yang diperoleh dari BK memang seharusnya dikembalikan dalam bentuk program kepada petani. Deddy menjelaskan, program tersebut dapat diusulkan Gapki kepada Kementerian Pertanian sebagai kementerian teknis terkait.
Kementan kemudian dapat mengusulkan program tersebut masuk ke APBN karena dana tersebut tidak dapat langsung turun kepada petani.
"Harus ditanya, kementerian masing-masing ada program khusus untuk menangani itu apa enggak? Kemendag misalnya, dana itu kita pakai untuk kampanye positif tentang farm oil, melawan kampanye negatif beberapa negara. Kita mengusulkan untuk menggunakan dana itu," cetus Deddy.
DIKUTIP DARI MEDIA INDONESIA, SELASA, 6 SEPTEMBER 2011
