FKB Kaltim Minta Pemkab Kutim Jeli
14 Januari 2008 Admin Website Artikel 289
"Kita melihat fenomena yang demikian sekarang di Kutim. Ada investor yang dulunya datang ke Kutim, niatnya mau buka perkebunan, tapi faktanya, setelah lahan diland clearing, sudah tidak ada apa-apanya, lalu dibuka perkebunan sedikit, kemudian dibiarkan terlantar. Ini kan sudah tidak benar dan sangat kita sayangkan, sebab sama saja merugikan daerah dan masyarakat," ujar Ismail, Ketua FKB Kaltim didampingi sekretaris dan bendaharanya, Muhammad Noor da Salehuddin Alfathoni.

Ia katakan, banyak menerima informasi dari masyarakat yang pada akhirnya kecewa. "Ya sebagai contoh, ada sebuah perusahaan di Desa Senyiur, Kecamatan Muara Ancalong, yang mendapatkan HGU (Hak Guna Usaha) seluas 6 ribu hektare, faktanya Cuma 600 hektare saja yang sempat ditanami, Kemudian sekitar 2002-2003 lahan yang ditanami terbakar, tersisa sekitar 100 hektare itu, pun tersebar di sejumlah lokasi," katanya.

Padahal perusahaan itu mulai masuk pada 1997, kegiatan land clearing itu selesai sekitar 1999, kemudian lahan itu ditinggalkan begitu saja tak terurus. "Kini mereka mau kembali lagi, tapi informasinya juga bukan mau berkebun, tapi lahan itu mau dijual lagi. Inilah yang saya katakan, Pemkab perlu jeli melihat investor, kalau ada yang merugikan daerah semacam ini, buat apa dipertahankan," bebernya.

Menurutnya, ia hanya berpegang pada ucapan Bupati Kutim Awang Faroek Ishak yang tak akan berkompromi dengan investor "nakal" semacam ini. Artinya peluang usaha perkebunan di Kutim hanya bagi investor yang serius, yang tidak akan disanksi, bahkan kalau pun sudah menerima izin, akan dicabut izinnya, bila tidak ada realisasi di lapangan.

"Kami mendukung apa yang dilontarkan bupati, maka dari itu kami sampaikan hal ini, agar pemkab tetap konsisten dengan kebijakannya, yang berpihak ke rakyat. Sebab tujuan pembukaan perkebunan sawit, muaranya pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya investor saja. Kami minta instnasi terkait bisa tegas dalam bersikap dan sekali bijak melihat, jangan korbankan rakyat," tegasnya.

Ketika Pemkab tak bersikap tegas menghadapi ulah investor yang berbekal aji mumpung ini, maka kredibilitas pemkab pun dipertaruhkan, bakal dipandang sebelah mata. Karena dipandang bisa dikendalikan, bukan mengendalikan, tentu hal ini tak diharapkan sampai terjadi. Maka Pemkab perlu menunjukkan kewibawaannya.

DIKUTIP DARI SAMARINDA POST, JUMAT, 11 JANUARI 2008

Artikel Terkait