DPR: Impor Gula Bisa Bikin Petani Tebu Bangkrut
10 Januari 2011
Admin Website
Artikel
12403
Jakarta -
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkhawatirkan kebijakan pemerintah
membuka kran impor gula rafinasi mengakibatkan petani tebu lokal
bangkrut. Bahkan industri gula nasional pun akan mengalami hal yang
serupa ketika Indonesia dibanjiri gula impor.
Demikian dikatakan Ketua DPR-RI Marzuki Alie pada rapat paripurna DPR-RI pembukaan masa sidang III 2010-2011 di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/1/2011)
"Dewan akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terhadap masalah gula di mana niat pemerintah untuk merevisi tata niaga gula yang memungkinkan impor gula rafinasi untuk industri yang bisa masuk ke pasar konsumen umum," ujar Marzuki.
"Dewan khawatir dengan kebijakan ini Indonesia akan dibanjiri gula impor sehingga mengakibatkan kebangkrutan petani tebu dan industri gula nasional," imbuh Marzuki.
Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji secara mendalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan rakyat agat tidak menimbulkan gejolak yang akan mengganggu pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, Marzuki juga memantau impor beras yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pasokan dalam negeri.
"Dewan akan memperhatikan dan memantau seperti adanya keputusan pemerintah yang akan melakukan impor beras dalam rangka menjaga kestabilan pasokan untuk mengantisipasi gangguan produksi petani beras akibat perubahan iklim," tegasnya.
Demikian dikatakan Ketua DPR-RI Marzuki Alie pada rapat paripurna DPR-RI pembukaan masa sidang III 2010-2011 di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/1/2011)
"Dewan akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terhadap masalah gula di mana niat pemerintah untuk merevisi tata niaga gula yang memungkinkan impor gula rafinasi untuk industri yang bisa masuk ke pasar konsumen umum," ujar Marzuki.
"Dewan khawatir dengan kebijakan ini Indonesia akan dibanjiri gula impor sehingga mengakibatkan kebangkrutan petani tebu dan industri gula nasional," imbuh Marzuki.
Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji secara mendalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan rakyat agat tidak menimbulkan gejolak yang akan mengganggu pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, Marzuki juga memantau impor beras yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pasokan dalam negeri.
"Dewan akan memperhatikan dan memantau seperti adanya keputusan pemerintah yang akan melakukan impor beras dalam rangka menjaga kestabilan pasokan untuk mengantisipasi gangguan produksi petani beras akibat perubahan iklim," tegasnya.
DIKUTIP DARI DETIK ONLINE, SENIN, 10 JANUARI 2011
