Gubernur: Website SKPD Pemprov Harus Up to Date
10 Januari 2014
Admin Website
Berita Daerah
1861
SAMARINDA. Berbagai prestasi telah dicapai Pemprov Kaltim sepanjang
2013 lalu. Diantaranya Kaltim berhasil menempati peringkat pertama
bidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kategori provinsi se Indonesia
yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),
dengan nilai keterbukaan informasi 56,832 diatas Jawa Timur (52,442) dan
Aceh (52,004) yang menempati peringkat kedua dan ketiga.
Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan di bawah kepemimpinannya bersama dengan Wagub Mukmin Faisyal periode 2013-2018, KIP merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian serius. Karena, meskipun berhasil menjadi terbaik nasional untuk bidang KIP, namun Awang Faroek menilai masih banyak yang harus dibenahi terkait dengan KIP bagi setiap SKPD lingkup Pemprov.
"Masih ada SKPD yang belum sepenuhnya menjalankan amanah UU Nomor 14/2008 tentang KIP tersebut. Kedepan jika memang ada yang belum melaksanakannya laporkan kepada saya," ujar Awang Faroek pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kaltim dalam rangka peringatan HUT Kaltim ke-57, Rabu (8/1).
Menurut dia, setiap SKPD harus membuat informasi yang wajib dan bisa diakses oleh publik. Selanjutnya, jajaran SKPD dari bawah sampai atas harus membangun semangat KIP. Kemudian, masih banyak website SKPD yang belum memuat informasi wajib untuk diumumkan kepada publik.
"Di setiap SKPD harus menyiapkan meja informasi untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat. Siapkan staf khusus untuk menanganinya. Website SKPD juga masih banyak yang harus di redesign, agar dapat menyediakan informasi yang layak dilihat oleh rakyat. Tiru lah website Dinas Perkebunan yang mampu meraih peringkat dua terbaik nasional dari Kementerian Pertanian," jelasnya.
Awang Faroek mengimbau kepada setiap SKPD agar benar-benar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk terkait KIP. Karena dengan menjadi terbaik nasional, maka prestasi itu harus dijaga dan dipertahankan, bahkan jika perlu ditingkatkan. Dan untuk mempertahankan prestasi tersebut diperlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh SKPD.
"Saya minta slogan “Kalo Bersih Ga Perlu Risih” harus ada di setiap SKPD. Salah satu informasi yang wajib di ketahui rakyat adalah ketika APBD 2014 diketuk oleh Gubernur dan Ketua DPRD, maka sejak saat itu pula APBD itu milik rakyat dan bisa diakses baik melalui website maupun media lainnya," imbaunya.
Awang Faroek menambahkan penghargaan memang bukan tujuan utama, karena kerja yang dilakukan jajaran Pemprov Kaltim adalah untuk kesejahteraan rakyat dengan slogan “Membangun Kaltim untuk Semua”. Namun dengan penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas keseriusan kerja dari jajaran birokrasi di daerah ini dengan dukungan seluruh warga masyarakat Kaltim.
Karena itu pada 2014 telah dicanangkan sebagai “Era Kinerja”, yang bukan sekedar slogan namun mengandung makna rujukan utama penyelenggaraan pemerintahan ke depan yang harus terukur. Pada 2014 juga dicanangkan “Era Pengelolaan Permasalahan Pembangunan”, sebagai salah satu pijakan penting dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
Dimana penanganan permasalahan daerah dan SKPD ditangani secara terpadu dan terukur. Dijelaskan, keterpaduan berarti diperlukan koordinasi yang intens lintas sektor, koordinasi antar tingkatan pemerintahan, termasuk SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota sesuai permasalahan pada urusan pemerintahan yang ditanganinya.
Sementara, keterukuran digunakan untuk mengetahui efektivitas birokrasi menangani berbagai masalah sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat.
"Dalam lima tahun ke depan, peran pengawasan harus makin ditingkatkan dalam mendorong komitmen terhadap pencapaian target-target kinerja pembangunan. Serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya oleh kabupaten/kota, termasuk pembinaan, supervisi, dan bimbingan teknis oleh SKPD provinsi kepada SKPD kabupaten/kota," pungkasnya. (tim humas/adv).
SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM
Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan di bawah kepemimpinannya bersama dengan Wagub Mukmin Faisyal periode 2013-2018, KIP merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian serius. Karena, meskipun berhasil menjadi terbaik nasional untuk bidang KIP, namun Awang Faroek menilai masih banyak yang harus dibenahi terkait dengan KIP bagi setiap SKPD lingkup Pemprov.
"Masih ada SKPD yang belum sepenuhnya menjalankan amanah UU Nomor 14/2008 tentang KIP tersebut. Kedepan jika memang ada yang belum melaksanakannya laporkan kepada saya," ujar Awang Faroek pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kaltim dalam rangka peringatan HUT Kaltim ke-57, Rabu (8/1).
Menurut dia, setiap SKPD harus membuat informasi yang wajib dan bisa diakses oleh publik. Selanjutnya, jajaran SKPD dari bawah sampai atas harus membangun semangat KIP. Kemudian, masih banyak website SKPD yang belum memuat informasi wajib untuk diumumkan kepada publik.
"Di setiap SKPD harus menyiapkan meja informasi untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat. Siapkan staf khusus untuk menanganinya. Website SKPD juga masih banyak yang harus di redesign, agar dapat menyediakan informasi yang layak dilihat oleh rakyat. Tiru lah website Dinas Perkebunan yang mampu meraih peringkat dua terbaik nasional dari Kementerian Pertanian," jelasnya.
Awang Faroek mengimbau kepada setiap SKPD agar benar-benar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk terkait KIP. Karena dengan menjadi terbaik nasional, maka prestasi itu harus dijaga dan dipertahankan, bahkan jika perlu ditingkatkan. Dan untuk mempertahankan prestasi tersebut diperlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh SKPD.
"Saya minta slogan “Kalo Bersih Ga Perlu Risih” harus ada di setiap SKPD. Salah satu informasi yang wajib di ketahui rakyat adalah ketika APBD 2014 diketuk oleh Gubernur dan Ketua DPRD, maka sejak saat itu pula APBD itu milik rakyat dan bisa diakses baik melalui website maupun media lainnya," imbaunya.
Awang Faroek menambahkan penghargaan memang bukan tujuan utama, karena kerja yang dilakukan jajaran Pemprov Kaltim adalah untuk kesejahteraan rakyat dengan slogan “Membangun Kaltim untuk Semua”. Namun dengan penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas keseriusan kerja dari jajaran birokrasi di daerah ini dengan dukungan seluruh warga masyarakat Kaltim.
Karena itu pada 2014 telah dicanangkan sebagai “Era Kinerja”, yang bukan sekedar slogan namun mengandung makna rujukan utama penyelenggaraan pemerintahan ke depan yang harus terukur. Pada 2014 juga dicanangkan “Era Pengelolaan Permasalahan Pembangunan”, sebagai salah satu pijakan penting dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
Dimana penanganan permasalahan daerah dan SKPD ditangani secara terpadu dan terukur. Dijelaskan, keterpaduan berarti diperlukan koordinasi yang intens lintas sektor, koordinasi antar tingkatan pemerintahan, termasuk SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota sesuai permasalahan pada urusan pemerintahan yang ditanganinya.
Sementara, keterukuran digunakan untuk mengetahui efektivitas birokrasi menangani berbagai masalah sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat.
"Dalam lima tahun ke depan, peran pengawasan harus makin ditingkatkan dalam mendorong komitmen terhadap pencapaian target-target kinerja pembangunan. Serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya oleh kabupaten/kota, termasuk pembinaan, supervisi, dan bimbingan teknis oleh SKPD provinsi kepada SKPD kabupaten/kota," pungkasnya. (tim humas/adv).
SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM
