SAMARINDA. Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak mengimbau seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit, khususnya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk memanfaatkan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy. Baik untuk diolah menjadi produk industri hilir melalui kawasan industri yang ada, maupun dikirim melalui Pelabuhan Internasional yang ada di KEK Maloy.

"Mulai bulan depan perusahaan sawit harus bawa produksinya di Kutim. Jika selama ini ke Berau, sekarang harus sudah didistribusikan melalui Pelabuhan Internasional Maloy," tegas Gubernur Faroek saat memimpin rapat evaluasi sektor perkebunan, di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (20/10).

Gubernur menilai, perusahaan sawit seharusnya memanfaatkan keberadaan KEK. Apalagi KEK Maloy merupakan salah satu kawasan industri andalan di luar Pulau Jawa.

"Sekarang sudah banyak perusahaan dari luar negeri yang masuk. Mulai dari Korea, Singapore, dan terakhir dari Rusia. Karenanya silahkan manfaatkan dengan baik," sebutnya.

Berkaitan rapat evaluasi sektor perkebunan, gubernur berharap program pembangunan pada sektor perkebunan sesuai target. Sebab gilirannya sektor baru terbarukan seperti perkebunan dan pertanian yang akan menjadi sumber pendapatan daerah.

"Sebagai contoh program dua juta hektare lahan sawit yang dicanangkan, maupun program integrasi sapi -- sawit. Ini harus berhasil. Kalau berhasil program sapi - sawit juga akan berhasil. Target dua juta ekor sapi juga akan dengan mudah tercapai," sebutnya.

Sementara Sekprov Kaltim, Rusmadi mengatakan, rapat evaluasi dilakukan untuk mensinkronkan data sektoral dan ruang antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot se Kaltim.

"Sektor perkebunan maupun sektor lain harus bicara data. Dengan data kita bisa mengukur berapa persen kontribusi terhadap PDRB. Belum lagi serapan tenaga kerja. Apalagi ke depan kita melirik sektor perkebunan untuk pengerak perekonomian meningkatkan harkat martabat masyarakat," urainya.

Hal lain yang penting dibahas soal perizinan. Jangan sampai ada hambatan, sebab hambatan perizinan dapat menghambat investasi masuk.(diskominfo kaltim/arf)

SUMBER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA