Tiga Juta Bibit Karet dan Sawit untuk Warga Perbatasan
31 Maret 2008 Admin Website Artikel 352
Terkait dengan program pemerintah pusat tersebut, Kementrian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) telah menyiapkan program economi belt. Program ini merupakan upaya untuk mengatasi persoalan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat di perbatasan. Salah satu bentuk dari program economi belt, pemerintah akan memberikan bantuan berupa 3 juta bibit tanaman karet dan kelapa sawit kepada masyarakat di sepanjang border line.

"Setelah menginventarisir semua wilayah di perbatasan, kami akan memberi bantuan kepada masyarakat yang ada di setiap desa dengan bibit tanaman. Sekarang kami sedang menyiapkan 3 juta bibit pohon karet dan sawit. Pelaksanaan dari program ini nanti akan diserahkan kepada pemerintah daerah," ujar Menteri PPDT Lukman Edy, di ruang Vip Bandara Juwata, Sabtu (29/3).

Menurut Lukman, dengan adanya bantuan bibit tanaman, diharapkan semua lahan produktif di wilayah perbatasan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatannya yakni melalui pembukaan lahan perkebunan yang dikelola langsung oleh masyarakat. Lahan perkebunan yang dimaksud adalah lahan milik warga yang selama ini tidak tertangani secara maksimal. "Pemerintah hanya memberi bantuan, yang mengelola masyarakatnya sendiri. Lahannya menggunakan lahan warga yang selama ini belum tertangani dengan baik," ujarnya.

Program economi belt sangat diharapkan bakal memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Dengan demikian ketergantungan masyarakat perbatasan dengan negara tetangga tidak begitu tinggi.

Dikatakan Lukman, untuk merealisasikan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, perlu dilakukan dua pendekatan. Pendekatan pertama yakni melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui program economi belt.

Pendekatan kedua adalah pendekatan pertahanan keamanan untuk menjaga keutuhan NKRI. Menurutnya, isu nasionalisme di perbatasan akhir-akhir ini sudah sangat mengusik pemerintah Indonesia. Dan ditegaskan Lukman bahwa, tanggung jawab menjaga kedaulatan di perbatasan bukan milik semua pihak, bukan hanya pemerintah saja.

Sebagai langkah awal untuk mengiventarisir kondisi di wilayah perbatasan, selama dua hari Sabtu dan Minggu (30/3), Lukman Edy mengadakan tinjauan langsung ke wilayah perbatasan. Kunjungan ini merupakan persiapan PPDT memfasilitasi rapat koordinasi dengan 20 sektor lainnya, untuk melaksanakan program percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

DIKUTIP DARI TRIBUN KALTIM, SENIN, 31 MARET 2008

Artikel Terkait