Tanyakan Komitmen PT Khaleda
14 Januari 2009 Admin Website Artikel 376
"Kami masih belum jelas, seperti apa pola plasma yang akan diterapkan PT Khaleda. Apalagi ketika saya telusuri ke perusahaan itu, beberapa jajaran direksinya memberikan penjelasan berbeda, tentang plasma yang akan mereka laksanakan di desa kami," ungkap Ketua Karang Taruna Sedulang, Nohransyah kepada Sapos, Selasa (13/1) malam.

Kehadiran Nohransyah bersama Bendahara Karang Taruna Sedulang, Hidayat ke Redaksi Sapos, juga menuturkan tentang kegiatan land clearing atau pembersihan lahan yang dilakukan PT Khaleda, setahun terakhir.

"Sepengetahuan kami, PT Khaleda akan membuka lahan perkebunan sawit hingga seluas 20 ribu Hektare (Ha). Nah, khusus di Sedulang, areal mereka sekitar 7 ribuan Hektare. Tapi mengenai plasma untuk masyarakat, ini masih rancu. Pihak direksi juga sudah sering saya hubungi, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Sebab penjelasan direksi yang sempat kami temui, itu berbeda-beda. Makanya supaya ini jelas, kami minta disampaikan langsung PT Kaleda, langsung ke Balai Desa Sedulang," tambahnya.

Ketika bertatap muka dengan direksi PT Khaleda, 22 Desember 2008 lalu, Nohransyah sempat dijelaskan tentang plasma mandiri. Nantinya masyarakat akan dibuatkan sertifikat, atas lahan sawit mereka seluas 2,5 Ha per Kepala Keluarga (KK). Namun saat di lapangan, pada 25 Desember 2008, pihak Humas PT Khaleda menyebutkan plasma harus berada dinaungan koperasi.

"Karena ada beda penjelasan, kami ke Samarinda lagi menemui Dirut PT Khaleda, Pak Norhansyah pada 29 Desember 2008. Di situ lain lagi penjelasannya, bahwa plasma itu menggunakan sistem global. Jadi, misalnya nanti lahan masyarakat seluas 1.300 Ha, itu buah sawitnya dikumpulkan lalu dijual. Nah, pitis (uang, Red)-nya nanti dibagikan ke masyarakat. Kan semakin rancu, makanya kami meminta kejelasan," kata Nohransyah, lagi.

Dikatakan pula, plasma perkebunan sawit itu sangat didambakan masyarakat Desa Sedulang. Pasalnya sekarang bidang usaha lain sudah tak bisa ditekuni masyarakat. Seperti menekuni kayu atau nelayan dan lainnya.

"Kami sangat mengharapkan plasma dari perusahaan sawit itu, tapi sekarang bingung. Sedangkan di kalangan pemerintahan desa, seperti Pak Kades, tak ada upaya menuntaskan masalah ini. Karang taruna tidak meminta apa-apa, kecuali kejelasan pihak perusahaan mengenai komitmen mereka untuk menjalankan plasma yang melibatkan masyarakat," tegasnya.

DIKUTIP DARI SAMARINDA POS, RABU, 14 JANUARI 2009

Artikel Terkait