Satu Juta Pekerja Baru Dapat Diserap Perkebunan
05 Januari 2010 Admin Website Artikel 312
#img1# Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Asril Sutan Amir, Sekretaris Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, dan Presiden Direktur Smart Daud Dharsono yang dihubungi di Jakarta, Minggu (3/1/2010), meminta pemerintah memberikan dukungan konkret untuk kelancaran investasi perkebunan.

Pemerintah harus dapat memberikan kepastian hukum soal konsesi lahan, infrastruktur pelabuhan dan jalur distribusi, penertiban izin pemda yang tumpang tindih antara perkebunan dan pertambangan, pengawasan aktivitas organisasi nonpemerintah lingkungan asing, dan berperan aktif memperjuangkan penghapusan hambatan tarif dan nontarif di pasar internasional

Indonesia adalah produsen utama minyak kelapa sawit mentah (CPO) dengan produksi tahun 2009 mencapai 20,7 juta ton, naik dari 19,2 juta ton tahun 2008. Adapun karet alam, Indonesia produsen kedua terbesar di dunia setelah Thailand dengan volume 2009 diperkirakan 2,5 juta ton. Nilai ekspor CPO sedikitnya 13 miliar dollar AS dan karet 2,5 miliar dollar AS.

Asril mengungkapkan, perkebunan karet menyerap 4 pekerja per hektar. Saat ini ada 3,2 juta hektar perkebunan dengan 86 persen milik rakyat yang total menyerap 12,8 juta pekerja.

Saat harga karet 2,7 dollar AS per kilogram, di mana petani dapat menjual karet kering kadar 80 persen sedikitnya Rp 25.000 per kilogram, rakyat sangat sejahtera. Perekonomian riil pun lebih kencang karena konsumsi masyarakat yang meningkat. "Pemerintah harus fokus pada perkebunan. Sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja dan menghasilkan devisa yang berkelanjutan," kata Asril.

Dia meminta pemerintah menertibkan penguasaan lahan yang tidak produktif oleh mantan pejabat dan keluarganya. Pemerintah harus menetapkan batas waktu penguasaan sampai lahan dimanfaatkan agar tidak ada lahan telantar. Banyak investor serius yang membutuhkannya.

Joko mengatakan, pengembangan industri kelapa sawit mampu menyediakan lapangan kerja 1,3 juta keluarga atau 5,2 juta orang. Jumlah ini dengan asumsi pertumbuhan perkebunan rakyat 24 persen per tahun.

Indonesia memiliki 7,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit dengan 2,7 juta hektar milik rakyat. Menurut Joko, kelapa sawit telah menyerap 14 juta orang, baik petani maupun karyawan.

"Yang dibutuhkan kini adalah iklim investasi yang kondusif, baik fiskal maupun nonfiskal. Pemerintah harus mendorong percepatan program intensifikasi dan revitalisasi perkebunan kelapa sawit rakyat," ujar Joko.

Menurut Daud, pemerintah sudah menyadari peranan perkebunan bagi penciptaan lapangan kerja. Namun, pemerintah perlu meningkatkan kebijakan riil yang menunjukkan keberpihakan terhadap industri kelapa sawit berkelanjutan.

Daud mengatakan, pemerintah harus segera menuntaskan masalah tata ruang dan menertibkan tumpang tindih perizinan perkebunan dan pertambangan. Juga berbagai persoalan yang menghambat investasi.

Investasi perkebunan secara tidak langsung telah meringankan beban pemerintah membangun infrastruktur ke pedesaan.

DIKUTIP DARI KOMPAS, SENIN, 4 JANUARI 2010

Artikel Terkait