(0541)736852    (0541)748382    disbun@kaltimprov.go.id

Bingka Kaltim

31 Januari 2021 Admin Website Berita Daerah 2371
Bingka Kaltim
SAMARINDA - Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO) sudah digulirkan sejak 2011 melalui Peraturan Menteri Pertanian.

Namun hingga sembilan tahun berlalu, secara nasional Komisi ISPO  baru menerbitkan 621 sertifikat. Berdasarkan data per Januari tahun 2020 di wilayah Indonesia.

Kawasan area perkebunan sawit yang mencakup sertifikat seluas 5.450.329 hektar atau 38,03 persen dari total luas kebun sawit 14,33 juta hektar seluruh Indonesia.

Data ISPO diungkapkan dalam webinar Bingka Kaltim (Bincang Komoditas Perkebunan Lestari Kalimantan Timur) seri kedua bertopik Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Perkelanjutan di Kaltim, Kamis, 28 Januari 2021.
 
Webinar digagas Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Kaltim, Dinas Perkebunan Kaltim, Forum Komunikasi Perkebunan Kabupaten Berau  dan YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara).

Webinar dibuka Ketua Harian Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Kaltim H Yus Alwi Rahman menghadirkan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaidi, Kepala Disbun Kaltim Ujang Rachmad, Regional Controller PT Tepian Nadenggan Sinarmas Group Waloya, Ketua Asosiasi Petani Swadaya Amanah Kabupaten Pelalawan, Riau Narno.
 
Ujang Rachmad menjelaskan target sertifikasi ISPO agar tercapai di Kaltim, Pemrov melalui Disbun dimasukan dalam adopsi indikator pertumbuhan hijau pada strategi Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Disebutkannya, saat ini di Kaltim terdapat 340 perusahaan besar perkebunan yang telah memperoleh izin areal seluas 2,5 juta hektare. 

Dari jumlah itu, ujarnya, bersertifikasi ISPO sebanyak 72 perusahaan dengan lahan seluas 520 ribu hektare.

Demikian pula di perkebunan rakyat, saat ini baru 2 kebun rakyat yang telah memperoleh sertifikat ISPO.

“Target sertifikasi ISPO, jelas berpengaruh terhadap perekonomian Kaltim,” ungkapnya.(yans/sdn/humasprovkaltim)
 
 
 
SUMBER : SEKRETARIAT

Artikel Terkait