(0541)736852    (0541)748382    disbun@kaltimprov.go.id

RUMUSAN DAN KESEPAKATAN PERTEMUAN SINKRONISASI DAN KOORDINASI DATA STATISTIK TAHAP I TAHUN 2009

23 Juli 2009 Admin Website Artikel 3089
1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data yang akurat dan akuntabel, jajaran Ditjen Perkebunan, Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Pertanian (PUSDATIN) Dep.Pertanian telah berupaya memperbaiki metodologi dan sistim pengumpulan dan statistik perkebunan melalui penerapan Pembakuan Statistik Perkebunan (PSP) tahun 2006 berbasis e-Form.

2. Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Data Statistik Perkebunan Tahap I tahun 2009 seluruh Indonesia pada tanggal 15 s/d 17 Juli 2009 yang diadakan di Quality Hotel Gorontalo, dihadiri oleh pejabat/staf yang menangani data dan informasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, wakil dari Direktorat Budidaya Tanaman Tahunan, Direktorat Budidaya Tanaman Semusim, Direktorat Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, Pusat Data dan Informasi Pertanian (PUSDATIN) dan pejabat/staf statistik dari Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sedangkan yang tidak dapat menghadiri pertemuan ini adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.


3. Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Statistik Perkebunan Tahap I bertujuan untuk melakukan validasi data luas areal dan produksi komoditi utama perkebunan untuk Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS).

4. Metode validasi data yang digunakan adalah membandingkan angka secara seri minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan mempertimbangkan program pembangunan perkebunan di setiap daerah, kemampuan ekonomi petani pekebu serta perkembangan teknologi budidaya dengan menggunakan metodologi PSP-2006 berbasis e-Form.

5. Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Data Statistik Perkebunan Tahap I dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Asisten Dua Bidang Pelayanan Publik.

6. Setelah mendengarkan arahan dari Sekretaris Ditjen Perkebunan yang diwakili oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian, Sambutan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo, presentasi data statistik untuk Angka Tetap (Atap) tahun 2008 oleh masing-masing peserta serta hasil diskusi dan analisis data yang disajikan, maka pertemuan sinkronisasi dan koordinasi data statistik perkebunan Tahap I tahun 2009 yang berlangsung dari tanggal 15 s.d 17 Juli 2009 telah dapat merumuskan dan menyepakati sebagai berikut :

a. Data luas areal, produksi dan produktivitas yang disajikan oeh masing-masing peserta dari Dinas yan membidangi perkebunan di provinsi untuk Angka Tetap 2008 dari 11 komoditas unggulan perkebunan menurut status pengusahaannya (PR, PBN dan PBS) pada prinsipnya dapat diterima sebagai Angka Tetap 2008 dan khusus untuk tanaman karet, data disusun berdasarkan kesepakatan International Tripartit Rubber Countries (ITRC), dengan catatan :

1. Perlu dilakukan validasi dan konfirmasi ulang terhadap data dari beberapa dinas yang belum memenuhi kriteria statistik perkebunan. Validasi dan konfimasi ulang oleh pejabat/staf yang hadir pada peremuan diberikan waktu 1 minggu setelah pertemuan ini berakhir dan segera menyampaikan kepada Ditjen Perkebunan cq. Sekretaris Ditjen Perkebunan.

2. Pejabat/staf yang hadir pada pertemuan ini, segera melaporkan hasil perteman dan kesepakatan ini baik dalam bentuk soft dan hard copy kepada atasanya atau kepala Dinas, agar dapat segera mengambil langkah-langkah perbaikan data tersebut.

b. Untuk pemantapan Angka Tetap 2008 hasil pertemuan ini, seluruh peserta menyambut baik arahan dari Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian (PUSDATIN) yang akan memfasilitasi pertemuan dengan berbagai Asosiasi Komoditas Perkebunan, sehingga dapat diperoleh satu publikasi Angka Tetap 2008 yang bisa diterima oleh semua stakeholder perkebunan.

c. Disepakati bahwa Publikasi Statistik Perkebunan 2008, baik oleh Ditjen Perkebunan maupun oleh Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan instansi terkait lainnya akan mengacu kepada angka tetap (Atap) tahun 2008 hasil kesepakatan pertemuan sinkronisasi ini.

7. Peserta pertemuan sepakat dan mengusulkan kepada Pimpinan Ditjen Perkebunan bahwa untuk Perteman Sinkronisasi dan Koordinasi Data Statsitik Perkebunan Tahap I Tahun 2010 diadakan di Bukitinggi-Sumatera Barat dan tahap II di Palangkaraya- Kalimantan Tengah. Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud termasuk untuk kegiatan sinkronisasi dan validasi data di provinsi dan kabupaten/kota.

Demikian hasil rumusan pertemuan ini disusun untuk diketahui dan dijadikan acuan oleh seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan sinkronisai dan validasi data/statistik perkebunan nasional.


Yang Menyepakati :

1. Dinas Perkebunan Prov. Aceh (Nuraini)
2. Dinas Perkebunan Prov. Sumatera Utara (Lies Handayani)
3. Dinas Perkebunan Prov. Sumatera Barat (Nirahayati)
4. Dinas Perkebunan Prov. Riau (Santoso)
5. Dinas Perkebunan Prov. Kepulauan Riau (Hendra Novison)
6. Dinas Perkebunan Prov. Jambi (Dyah Alfiati)
7. Dinas Perkebunan Prov. Bengkulu (Okti Suryani)
8. Dinas Perkebunan Prov. Sumatera Selatan (Dian Eka Putra)
9. Dinas Perkebunan Prov. Kep. Bangka Belitung (Kustiyaman)
10. Dinas Perkebunan Prov. Lampung (Yanuar Prabowo)
11. Dinas Perkebunan Prov. Banten (Asep Saepudin)
12. Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (Ibnu Edi Setiadi)
13. Dinas Perkebunan Prov. Jawa Tengah (Sunaryo)
14. Dinas Perkebunan Prov. DI Yogyakarta (Lejarno)
15. Dinas Perkebunan Prov. Jawa Timur (Hariyanto)
16. Dinas Perkebunan Prov. Bali (Ketut Murtini)
17. Dinas Perkebunan Prov. NTB (Astawar)
18. Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat (Sukinah Wantini)
19. Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah (Listy Kris Purwanti)
20. Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Selatan (Maria Ulfah)
21. Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Timur (Yeyen Sulistyohati)
22. Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Selatan (Satri Mulia Arsjad)
23. Dinas Perkebunan Prov. Maluku Utara (Djana Tri Meidiani)
24. Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat (M. Hasan)
25. Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Tengah (Farida Badjeber)
26. Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Gorontalo (Yacub Hiola)
27. Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Utara (Ferdy Kairupan)
28. Dinas Perkebunan Prov. Maluku (Syamsul N Joisangadji)
29. Dinas Perkebunan Prov. Papua (Umar Lating)
30. Dinas Perkebunan Prov. Papua Barat (Jhonie R. Mandacang)

Narasumber :

1. Joko Husodo (Pusdatin)
2. Ir. Novianti, M.Si (Pusdatin)
3. Ir. Efi Respati, M.Si (Pusdatin)
4. Ir. Ekanantari (Pusdatin)


Mengetahui :
Kepala Bagian Evaluasi & Pelaporan
a.i Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan



Ir. Irmijati Rachmi Nurbahar, M.Sc

Artikel Terkait