SAMARINDA. Dalam upaya mendukung
kegiatan budidaya tanaman perkebunan maka setiap petugas/penyuluh
pertanian lapang (PPL) harus memiliki kemampuan menggunakan GPS (global
positioning system/sistem navigasi satelit).
"PPL mempunyai peranan penting bahkan penentu dalam pengembangan
perkebunan, khususnya di wilayah binaan mereka," kata Kepala Dinas
Perkebunan Kaltim Hj Etnawati pada Pelatihan Pemetaan Tata Letak
Perkebunan Lanjutan Bagi PPL, pekan lalu.
Menurut dia, pada perkebunan rakyat diperlukan sumber daya manusia
(SDM) petugas/PPL yang terlatih dalam pemetaan utamanya survei didukung
teknologi dalam pendataan/pengambilan data informasi tata ruang
lahan/wilayah binaan.
Etnawati menyebutkan tahun 2015 ini Kaltim mendapatkan program
pengembangan perkebunan rakyat untuk pengembangan kelapa sawit seluas
800 hektar, karet 400 hektar dan lada seluas 50 hektar.
Karenanya, diperlukan kemampuan petugas/PPL yang terampil dalam
pendataan calon petani dan calon lahan (CPCL) yang berhubungan dengan
ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan.
"Pengolahan data CPCL sangat penting. Karenanya data akurat dan
kredibel diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program.
Sebab, data tersebut sangat diperlukan masyarakat perkebunan dalam
pengembangan komoditi perkebunan," ujarnya.
Karenanya, pada Mei lalu sebanyak 28 petugas/PPL dari tujuh daerah
dilatih. Mereka yang dilatih berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara 13
orang, Kutai Timur empat orang, Penajam Paser Utara 1 orang, Kutai
Barat 4 orang, Paser dan Balikpapan serta Samarinda masing-masing 2
orang.
Pelatihan diberikan agar petugas/PPL mempunyai wawasan tentang
struktur data keruangan dan pengelolaan data spasial. Juga, memahami
teknologi survei dan pemetaan, perangkat keras/lunak terutama teknologi
sistem informasi geografis.
"Petugas harus mampu memprint lay out hasil titik koordinat di lapangan
agar menjadi sebuah sketsa/peta informasi lokasi potensi lahan
CPCL/kelompok tani di desa (kecamatan) pada wilayah pengembangan
perkebunan di daerah binaan," ungkap Etnawati. (yans/sul/hmsprov)
SUMBER : BIDANG PENGEMBANGAN
