Mentan: AS Harus Hormati Standar Indonesia
11 Mei 2012 Admin Website Artikel 308

JAKARTA. Menteri Pertanian Suswono menyatakan Amerika Serikat belum menghentikan pembelian minyak sawit (CPO) dari Indonesia sekalipun AS mengeluarkan notifikasi melalui Notifice of Data Availability Environmental Protection Agency (NODA EPA) pada 27 Januari 2012 lalu yang menyatakan produk CPO nasional hanya mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 17 persen. EPA sendiri mempersyaratkan pengurangan emisi karbon kelapa sawit minimal 20 persen supaya komoditas itu bisa digunakan sebaga bahan baku biodiesel di AS.

"Kalau AS, kita sudah mengatakan jawaban kita yang membuktikan bahwa tuduhan AS itu tidak benar, artinya sudah kita buktikan bahwa itu tidak valid," sebut Suswono, di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Kamis (10/5/2012).

Menurut Suswono, seiring dengan adanya notifikasi tersebut, belum ada larangan secara resmi yang dikeluarkan pihak AS untuk impor CPO dari Indonesia. Dan, ia pun berharap dengan adanya pembuktian bahwa tuduhan AS tidak benar, ekspor CPO ke AS tersebut tidak dilarang. "Tentu saja harusnya tidak ada larangan CPO kita ke AS," sambung dia.

Suswono menegaskan, industri sawit nasional sendiri telah mempunyai sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). Semua perkebunan kelapa sawit harus memenuhi sertifikasi tersebut dengan tenggat waktu tahun 2014. "Kita punya standar sendiri dan tentu saja AS harus menghormati juga," pungkas dia.

Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan berpendapat, dasar dari EPA menotifikasi produk sawit Indonesia tidak memenuhi standar lingkungan ternyata berdasarkan data tahun 2007. Artinya bukan berdasarkan data yang terbaru. Padahal bisa saja produk sawit Indonesia telah berubah menjadi lebih baik. Terhadap hal ini, Pemerintah telah memberikan sanggahannya.

"Dasar dari EPA sehingga dia menentukan NODA (Notice of Data on Availability)-nya itu ya bahwa belum comply itu kan datanya 2007 kalau gak salah. Padahal kan dari 2007 sampai 2011 sudah banyak progress yang sudah kita lakukan. Paling tidak ada ISPO, ada manajemen sawit yang lebih bagus," sebut Rusman, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

DIKUTIP DARI KOMPAS, KAMIS, 10 MEI 2012

Artikel Terkait