Pengembangan Kakao, Pemerintah Siapkan Alokasi Rp1,4 T
09 Juni 2015
Admin Website
Berita Kedinasan
1836
JAKARTA. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla
menyebutkan produksi kakao nasional telah memposisikan Indonesia berada di
urutan ketiga sebagai negara produsen komoditi perkebunan tersebut dan
pemerintah menyiapkan alokasi anggaran tahun ini mencapai Rp1,4 triliun.
Pernyataan Wapres itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim HM Mukmin Faisyal HP usai mengikuti pertemuan pemerintah dengan pelaku usaha dalam pengembangan Kakao nasional di Ruang Rapat Kantor Wapres Jakarta, Selasa (9/6).
Menurut Mukmin, Kaltim merupakan salah satu daerah yang sangat potensial untuk pengembangan Kakao nasional dan tanaman komoditi perkebunan ini telah dilakukan sejak tahun 1980 khususnya di beberapa kabupaten.
"Kita optimis ya Kaltim menjadi salah satu provinsi sentra produksi Kakao nasional dan ini akan terus dikembangkan di beberapa kabupaten khususnya Kutai Timur, Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Kakao untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Mukmin Faisyal.
Keinginan pemerintah pusat untuk pengembangan kakao di daerah dengan dukungan anggaran mencapai Rp1,4 triliun untuk seluruh daerah sentra Kakao di Indonesia harus disambut daerah dengan semangat penuh optimis.
Walaupun lanjut Mukmin, untuk luasan lahan tanaman Kakao di Kaltim mengalami penuruhan luasan dengan berbagai hal. Diantaranya, akibat pemekaran Kaltim dengan Kaltara serta banyak tanaman mati karena serangan hama.
Selain itu, terjadinya alih fungsi lahan karena petani beralih komoditi tanaman (kelapa sawit dan karet) serta pertambangan. Juga, tanaman yang sudah berusia tua dan tidak dipelihara petani pola pemupukan tanaman sehingga tingkat produktivitas menurun.
"Saya rasa keinginan pusat untuk pengembangan Kakao di Kaltim dapat dilakukan dengan menyiapkan bibit, lahan, petani serta petugas penyuluh (pendamping petani) khususnya di beberapa kabupaten untuk menjadi sentra tanaman Kakao," ungkap Wagub.
Optimisme daerah untuk pengembangan tanaman Kakao ujar Mukmin, sesuai dengan peningkatan harga komoditi Kakao dipasaran dunia yang mencapai 7 Dollar Amerika per kilogram atau Rp91.000 per kilogram (asumsi Rp13.000 per dollar Amerika).
"Kakao identik dengan tanaman rakyat karena hingga saat ini kebanyakan yang menanam dan mengembangkan komoditi perkebunan ini adalah masyarakat. Sukses pengembangan tanaman Kakao berarti peningkatan kesejahteraan rakyat," jelas Mukmin Faisyal.
Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Hj Etnawati menyebutkan produktivitas tanaman Kakao masih rendah hanya mencapai 0,5 ton per hektar dan kondisi ini bisa ditingkatkan minimal satu ton per hektar.
"Bahkan hasil penelitian nasional yang telah dilakukan beberapa lembaga internasional di Sulawesi dengan menggunakan demplot-demplot telah menghasilkan produksi tanaman Kakao mencapai dua ton per hektar," ujar Etnawati.
Dia menambahkan luasan lahan tanaman Kakao di Kaltim khususnya di Kutai Timur, Berau dan Kutai Barat serta Mahakam Ulu hingga tahun 2010 mencapai 14.000 hektar namun seiring terjadinya alih fungsi lahan dan alih komoditi maka luasan sekarang hanya 9.000 ha.
Alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun diperuntukkan pada kegiatan intensifikasi tanaman Kakao seluas 800.000 hektar tersebar di 11 provinsi penghasil Kakao nasional agar Indonesia mampu menjadi produksen Kakao dunia menyaingi Ghana dan Pantai Gading.
Hadir dalam pertemuan pengembangan Kakao nasional Wapres dengan 11 provinsi penghasil Kakao diantaranya Kaltim, Sulawesi Utara dan Jawa Barat. Ikut hadir Menteri Pertanian bersama jajaran Kementerian Pertanian dan Dirut PTPN IV dan XIV serta Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Cokelat serta Ketua Asosiasi Kakao Indonesia.(yans/adv)
/// Wagub Mukmin Faisyal berjabat tangan dengan Wapres Jusuf Kalla pada pertemuan pengembangan Kakao Nasional di Kantor Wapres Jakarta.(masdiansyah/humasprov)
SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM
Pernyataan Wapres itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim HM Mukmin Faisyal HP usai mengikuti pertemuan pemerintah dengan pelaku usaha dalam pengembangan Kakao nasional di Ruang Rapat Kantor Wapres Jakarta, Selasa (9/6).
Menurut Mukmin, Kaltim merupakan salah satu daerah yang sangat potensial untuk pengembangan Kakao nasional dan tanaman komoditi perkebunan ini telah dilakukan sejak tahun 1980 khususnya di beberapa kabupaten.
"Kita optimis ya Kaltim menjadi salah satu provinsi sentra produksi Kakao nasional dan ini akan terus dikembangkan di beberapa kabupaten khususnya Kutai Timur, Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Kakao untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Mukmin Faisyal.
Keinginan pemerintah pusat untuk pengembangan kakao di daerah dengan dukungan anggaran mencapai Rp1,4 triliun untuk seluruh daerah sentra Kakao di Indonesia harus disambut daerah dengan semangat penuh optimis.
Walaupun lanjut Mukmin, untuk luasan lahan tanaman Kakao di Kaltim mengalami penuruhan luasan dengan berbagai hal. Diantaranya, akibat pemekaran Kaltim dengan Kaltara serta banyak tanaman mati karena serangan hama.
Selain itu, terjadinya alih fungsi lahan karena petani beralih komoditi tanaman (kelapa sawit dan karet) serta pertambangan. Juga, tanaman yang sudah berusia tua dan tidak dipelihara petani pola pemupukan tanaman sehingga tingkat produktivitas menurun.
"Saya rasa keinginan pusat untuk pengembangan Kakao di Kaltim dapat dilakukan dengan menyiapkan bibit, lahan, petani serta petugas penyuluh (pendamping petani) khususnya di beberapa kabupaten untuk menjadi sentra tanaman Kakao," ungkap Wagub.
Optimisme daerah untuk pengembangan tanaman Kakao ujar Mukmin, sesuai dengan peningkatan harga komoditi Kakao dipasaran dunia yang mencapai 7 Dollar Amerika per kilogram atau Rp91.000 per kilogram (asumsi Rp13.000 per dollar Amerika).
"Kakao identik dengan tanaman rakyat karena hingga saat ini kebanyakan yang menanam dan mengembangkan komoditi perkebunan ini adalah masyarakat. Sukses pengembangan tanaman Kakao berarti peningkatan kesejahteraan rakyat," jelas Mukmin Faisyal.
Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Hj Etnawati menyebutkan produktivitas tanaman Kakao masih rendah hanya mencapai 0,5 ton per hektar dan kondisi ini bisa ditingkatkan minimal satu ton per hektar.
"Bahkan hasil penelitian nasional yang telah dilakukan beberapa lembaga internasional di Sulawesi dengan menggunakan demplot-demplot telah menghasilkan produksi tanaman Kakao mencapai dua ton per hektar," ujar Etnawati.
Dia menambahkan luasan lahan tanaman Kakao di Kaltim khususnya di Kutai Timur, Berau dan Kutai Barat serta Mahakam Ulu hingga tahun 2010 mencapai 14.000 hektar namun seiring terjadinya alih fungsi lahan dan alih komoditi maka luasan sekarang hanya 9.000 ha.
Alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun diperuntukkan pada kegiatan intensifikasi tanaman Kakao seluas 800.000 hektar tersebar di 11 provinsi penghasil Kakao nasional agar Indonesia mampu menjadi produksen Kakao dunia menyaingi Ghana dan Pantai Gading.
Hadir dalam pertemuan pengembangan Kakao nasional Wapres dengan 11 provinsi penghasil Kakao diantaranya Kaltim, Sulawesi Utara dan Jawa Barat. Ikut hadir Menteri Pertanian bersama jajaran Kementerian Pertanian dan Dirut PTPN IV dan XIV serta Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Cokelat serta Ketua Asosiasi Kakao Indonesia.(yans/adv)
/// Wagub Mukmin Faisyal berjabat tangan dengan Wapres Jusuf Kalla pada pertemuan pengembangan Kakao Nasional di Kantor Wapres Jakarta.(masdiansyah/humasprov)
SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM
.JPG)
