
JAKARTA. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla
menyebutkan produksi kakao nasional telah memposisikan Indonesia berada di
urutan ketiga sebagai negara produsen komoditi perkebunan tersebut dan
pemerintah menyiapkan alokasi anggaran tahun ini mencapai Rp1,4 triliun.
Pernyataan Wapres itu disampaikan Wakil
Gubernur (Wagub) Kaltim HM Mukmin Faisyal HP usai mengikuti pertemuan
pemerintah dengan pelaku usaha dalam pengembangan Kakao nasional di Ruang Rapat
Kantor Wapres Jakarta, Selasa (9/6).
Menurut Mukmin, Kaltim merupakan salah
satu daerah yang sangat potensial untuk pengembangan Kakao nasional dan tanaman
komoditi perkebunan ini telah dilakukan sejak tahun 1980 khususnya di beberapa
kabupaten.
"Kita optimis ya Kaltim menjadi salah
satu provinsi sentra produksi Kakao nasional dan ini akan terus dikembangkan di
beberapa kabupaten khususnya Kutai Timur, Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Kakao untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Mukmin Faisyal.
Keinginan pemerintah pusat untuk
pengembangan kakao di daerah dengan dukungan anggaran mencapai Rp1,4 triliun
untuk seluruh daerah sentra Kakao di Indonesia harus disambut daerah dengan
semangat penuh optimis.
Walaupun lanjut Mukmin, untuk luasan
lahan tanaman Kakao di Kaltim mengalami penuruhan luasan dengan berbagai hal.
Diantaranya, akibat pemekaran Kaltim dengan Kaltara serta banyak tanaman mati
karena serangan hama.
Selain itu, terjadinya alih fungsi lahan
karena petani beralih komoditi tanaman (kelapa sawit dan karet) serta
pertambangan. Juga, tanaman yang sudah berusia tua dan tidak dipelihara petani
pola pemupukan tanaman sehingga tingkat produktivitas menurun.
"Saya rasa keinginan pusat untuk
pengembangan Kakao di Kaltim dapat dilakukan dengan menyiapkan bibit, lahan,
petani serta petugas penyuluh (pendamping petani) khususnya di beberapa
kabupaten untuk menjadi sentra tanaman Kakao," ungkap Wagub.
Optimisme daerah untuk pengembangan
tanaman Kakao ujar Mukmin, sesuai dengan peningkatan harga komoditi Kakao
dipasaran dunia yang mencapai 7 Dollar Amerika per kilogram atau Rp91.000 per
kilogram (asumsi Rp13.000 per dollar Amerika).
"Kakao identik dengan tanaman rakyat
karena hingga saat ini kebanyakan yang menanam dan mengembangkan komoditi
perkebunan ini adalah masyarakat. Sukses pengembangan tanaman Kakao berarti
peningkatan kesejahteraan rakyat," jelas Mukmin Faisyal.
Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan
Kaltim Hj Etnawati menyebutkan produktivitas tanaman Kakao masih rendah hanya
mencapai 0,5 ton per hektar dan kondisi ini bisa ditingkatkan minimal satu ton
per hektar.
"Bahkan hasil penelitian nasional yang
telah dilakukan beberapa lembaga internasional di Sulawesi dengan menggunakan
demplot-demplot telah menghasilkan produksi tanaman Kakao mencapai dua ton per
hektar," ujar Etnawati.
Dia menambahkan luasan lahan tanaman
Kakao di Kaltim khususnya di Kutai Timur, Berau dan Kutai Barat serta Mahakam
Ulu hingga tahun 2010 mencapai 14.000 hektar namun seiring terjadinya alih
fungsi lahan dan alih komoditi maka luasan sekarang hanya 9.000 ha.
Alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun
diperuntukkan pada kegiatan intensifikasi tanaman Kakao seluas 800.000 hektar
tersebar di 11 provinsi penghasil Kakao nasional agar Indonesia mampu menjadi
produksen Kakao dunia menyaingi Ghana dan Pantai Gading.
Hadir dalam pertemuan pengembangan Kakao
nasional Wapres dengan 11 provinsi penghasil Kakao diantaranya Kaltim, Sulawesi
Utara dan Jawa Barat. Ikut hadir Menteri Pertanian bersama jajaran Kementerian
Pertanian dan Dirut PTPN IV dan XIV serta Ketua Asosiasi Pengusaha Industri
Kakao dan Cokelat serta Ketua Asosiasi Kakao Indonesia.(yans/adv)
///
Wagub Mukmin Faisyal berjabat tangan dengan
Wapres Jusuf Kalla pada pertemuan pengembangan Kakao Nasional di Kantor Wapres
Jakarta.(masdiansyah/humasprov)
SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM