TENGGARONG, KALTIM POST. Meski di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, dan Muara Wis perkebunan
sawit mulai maju, namun masalah tumpang tindih lahan kerap menghantui.
Bila pemerintah tak tegas, program plasma bisa terganjal.
“Itulah masalahnya saat ini. Memang harus tegas, ini memang menjadi
kendala. Padahal, program plasma dibutuhkan masyarakat untuk
peningkatan kesehateraan sesuai Gerbang Raja. Nah, seharusnya sektor
lain ‘mengalah’ dan lebih mengutamakan kebun sawit,” ujar Sekretaris
Dinas Perkebunan Marli.
Dicontohkannya, salahsatu perusahaan yang mengalami masalah itu adalah
PT Prima Mitra Mandiri (PMM) dan PT Teguh Jaya Abadi (TJA). Padahal,
dua perusahaan ini memiliki total 8.287 hektare lahan yang telah
digarap menjadi kebun sawit di 8 desa di Kecamatan Kota Bangun, Muara
Kaman dan Muara Wis. Itu belum termasuk 2.831 hektare lahan plasma yang
diberikan ke warga sebagai program kerja sama.
“Kami memang mengalami hal itu. Ada yang tumpang tindih dengan lahan
tambang ada juga yang dengan sesama perusahaan sawit. Saat ini
penyelesaiannya bipartit. Masalah tumpang tindih lahan memang menjadi
masalah utama sektor perkebunan di Kukar,” kata Kepala Perwakilan PT
PMM dan PT TJA Gokmaasi Hutabarat, kemarin.
Untuk diketahui, PT PMM dan PT TJA memberikan peningkatan besar di Desa
Lebaho Ulaq, Loleng, Benua Puhun, Bukit Jering, Muara Kaman Ilir,
Rantau, Hempang, Lebak Mantan dan Bunga Jadi. Ada 1.600 warga lokal
yang jadi karyawan perusahaan, gajinya bila ditotal mencapai Rp 3
miliar lebih per bulan. Perputaran uang Rp 3 miliar itu menggerakkan
roda ekonomi di 8 desa itu. Warga yang dulunya hanya berkebun dan
mencari ikan untuk kebutuhan per hari, kini bisa mendapatkan uang
bulanan karena bekerja sebagai karyawan.
“Kami juga membantu instalasi listrik di desa, juga memberikan donasi
tiap hari raya agama. Kami ingin masyarakat bisa meningkat
kesejahteraannya seiring berkembangnya perusahaan,” tutur Gokmaasi.
Kedua perusahaan ini sebenarnya memiliki izin keseluruhan mencapai
21.500 hektare, namun karena kondisi alam yang tak sesuai, alhasil
mencapai angka 11.000 hektare sudah rasional.
“Harapannya bisa lebih, sehingga plasma bagi masyarakat juga
meningkat,” kata Manajer Pemitra PT PMM dan PT TJA Ronny Nurony,
kemarin.
Sementara, Kepala Disbun Hairil Anwar menyebut, perusahaan yang
memiliki niat untuk meningkatkan kesejahteraan di Kukar, akan
mendapatkan dukungan penuh pemerintah.
“Intinya bagaimana warga di pedalaman yang kesusahan bisa sejahtera.
Perkebunan ini salahsatu kunci mengentaskan kemiskinan di sana,”
katanya. (che/bersambung)
DIKUTIP DARI KALTIM POST, KAMIS, 21 OKTOBER 2010