JAKARTA. Pemerintah Malaysia merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengenakan pajak ekspor sawit dan turunannya. Mereka meminta Indonesia untuk melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan masalah ini sempat menjadi pembicaraan awal saat pertemuan kepala kedua negara. Indonesia bersedia untuk membahas hal tersebut pada pertemuan lanjutan.

"Bea keluar atau BK, ini menjadi perhatian mereka sekali karena Malaysia itu sekarang sudah praktis tidak mengekspor CPO (crude palm oil). Mereka mengekspornya barang setengah jadi dan bahan jadi, bahan bakunya sebagian cukup besar itu dari Indonesia, jadi kalau Indonesia melakukan bea keluar sekarang ini di mana bea terhadap bahan baku atau bahan yang lebih hulu, sekarang pajaknya lebih besar dari pada yang hilir," kata Bayu di kantornya, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (28/10/2011)

Bayu menuturkan selama ini Indonesia melakukan kebijakan tersebut demi mendorong hilirisasi produk sawit agar memiliki nilai tambah di dalam negeri. Sehingga dengan posisi Malaysia yang juga membutuhkan produk mentah sawit Indonesia, maka tentu saja kebijakan tersebut berdampak pada Negeri jiran tersebut.

"Mereka minta kita mencoba mensinkronkan membahas hal itu. Pemerintah Indonesia sebagai tetangga yang baik sebagai sesama ASEAN, kita sangat terbuka untuk diskusi apapun, tapi pada prinsipnya kita akan membawa kepentingan negara. Biar jangan kita kemudian kita merugi atau menjadi berkorban," katanya

Dikatakannya kerjasama pembahasan bidang sawit sudah menjadi kesepakatan PM Najib dengan Presiden SBY di Lombok beberapa waktu lalu. Selanjutnya akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai BK ini antara kedua negara.

"Agendanya soal sawit bukan hanya BK, malah ada yang menarik soal riset, kita terbukalah untuk kerjasama itu, sudah kita lakukan. Mereka memang mengangkat masalah BK karena itu terpengaruh pada struktur bisnis dia," katanya.

DIKUTIP DARI DETIK ONLINE, JUMAT, 28 OKTOBER 2011