Warga Adat Minta Bupati Cabut Izin PT MPI
10 Oktober 2010 Admin Website Artikel 243

SANGATTA. Penolakan terhadap perkebunan besar beroperasi di kampung, khususnya di Kutim bertambah. Setelah warga Ratau Pulung dan Bengalon, warga adat Kampung Air Tawar esa Tanjung Manis, juga menolak atas perusahan yang beroperasi di wilayahnya. Perusahan tersebut adalah perkebunan PT Multi Pasific Internasional Peridan (PT MPI Peridan).

Masyarakat meminta Bupati Kutim cabut izin  perkebunan PT MPI Peridan. Masyarakat menilai pembukaan lahan kelapa sawit oleh PT MPI Peridan, melanggar hak Adat dan Ulayat masyarakat kampung Air Tawar Desa Tanjung Manis Kecamatan Sangkulirang. Karena itu masyarakat berharap Bupati segera klarifikasi dan verifikasi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.
Day, tokoh pemuda setempat menerangkan, warga adat kampung air tawar Desa Tanjung Manis terganggu dengan pembukaan lahan sawit di atas Tanah Ulayat. Apalagi dilakukan tanpa pembicaraan dengan masyarakat. Ini benar-benar mengganggu keamanan dan kenyamanan petani yang sebelumnya mengelola lahan-lahan di daerah atau Tanah Ulayat tersebut.


Karena itu,  pihaknya sudah mengirimkan surat bermaterai 14 September 2010 yang ditandatangani Tetua Kampung bernama Asmuransyah. Surat ini ditembuskan pada Gubernur Kaltim, Kapolda Kaltim, DPRD Kutim, Kapolres Kutim, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Kepala Inspektorat Wilayah Kab, termasuk ke PT MPI Peridan sendiri.


"Pada 24 Maret 2010 sudah dilakukan telaah oleh Camat Sangkulirang dan stafnya, namun warga adat kampung Air Tawar desa Tanjung Manis tidak menemukan kata sepakat dengan pihak PT MPI Peridan. Meskipun saat itu difasilitasi Muspika Sangkulirang termasuk Camat Sangkulirang Hormansyah. Untuk itu warga berharap Bupati Kutim mampu mendengarkan dan segera mencabut izin PT MPI Peridan, yang telah merusak dan menodai hak-hak tanah ulayat," katanya.

 

DIKUTIP DARI SAMARINDA POST, SABTU, 9 OKTOBER 2010


Artikel Terkait