(0541)736852    (0541)748382    disbun@kaltimprov.go.id

Luther: Saat Ini Tersedia Rp 12 Triliun

28 November 2007 Admin Website Artikel 4020
Turut hadir anggota panitia Ad Hoc II DPD RI lainnya Idris Zaini, Mediati Hafni Hanum, Nurmawati Bantilan, Aspar, Syahdan Ilyas, Intsiawaty Ayus, Aryanti Baramuli Putri, Muhammad Nasir, Frans X Assan, Jum Perkasa, Hendri Jhon dan Syamsul Basa.

Dalam diskusi yang dilakukan bersama dengan para pejabat di lingkungan Pemkab Kukar, Luther mengatakan tiga komoditi perkebunan yaitu kelapa sawit, kakao dan karet memiliki peran strategis dalam pendapatan perkebunan, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, mampu menyerap tenaga kerja serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Menurutnya Kukar merupakan wilayah yang sangat strategis. Selain memiliki lahan yang luas, juga iklim di Kukar sangat cocok untuk pengembangan tiga komoditi tersebut. "Kenapa kita memilih Kukar sebagai salah satu tempat sosialisasi, karena wilayah Kukar sangat strategis, baik luas lahan yang tersedia maupun iklim," katanya.

Selama ini, banyak lahan eks tambang batu bara yang dibiarkan telantar tanpa adanya upaya reklamasi atau memanfaatkan lahan menganggur tersebut. "Daripada dibiarkan tidak bernilai, kenapa tidak ditanami karet, kelapa sawit atau kakao?" ujarnya.

Saat ini, kata Luther tersedia dana Rp 12 triliun yang tersebar di sejumlah bank pemerintah dan swasta untuk mendukung terlaksananya revitalisasi perkebunan kelapa sawit, kakao dan karet tersebut. "Rugi bagi daerah yang memiliki lahan, namun tidak bisa memanfaatkan dana yang tersedia itu," jelasnya.

Dijelaskannya kunci terlaksananya program revitalisasi perkebunan ini, berada di tangan pejabat Pemerintah daerah. "Jika mereka mampu menginventarisasi lahan yang tidak terpakai dengan baik dan memanfaatkannya untuk perkebunan. Maka revitalisasi perkebunan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Kabag Ekonomi, Dardiansyah mengatakan sangat tertarik dengan program revitalisasi perkebunan ini. Hanya saja, dalam upaya pengembangan perkebunan, terkadang pemerintah daerah sering terkendala pada regulasi yang sebagian besar masih diatur oleh pemerintah pusat.

Sekretaris Bappeda, Toto Subroto revitalisasi perkebunan akan berpengaruh pada tata ruang di Kabupaten Kukar. Dikatakannya, melalui program Gerbang Dayaku, Pemkab Kukar telah menempatkan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pilar pembangunan yang salah satunya pengembangan sektor perkebunan. "Hal ini untuk mengantisipasi, jika sumber daya alam berkurang atau habis.

Sementara Husni Thamrin, menyambut baik langkah sosialisasi yang dilakukan oleh panitia Ad Hoc II DPD RI untuk mengembangkan sektor perkebunan di Kukar dengan memanfaatkan lahan eks tambang. "Kabupaten Kukar memang memiliki lahan yang cukup luas dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah perkebunan," katanya.

DIKUTIP DARI TRIBUN KALTIM, RABU, 28 NOPEMBER 2007

Artikel Terkait