Bupati Minta Bibit Teh dan Karet
28 Maret 2008 Admin Website Artikel 336
Sebab gerakan ke arah tersebut sudah masuk program Pemkab Malinau lewat pola Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (Gerbang Dema).

Bupati Marthin Billa saat menyampaikan paparan kondisi wilayah Malinau juga menyebutkan bahwa Malinau saat ini sudah mengembangkan produk-produk unggulan di masing-masing kecamatan.

Seperti pengembangan bawang merah di Kecamatan Bahau Hulu, perkebunan nenas di Kecamatan Kayan Selatan, Sungai Boh dan Kayan Hulu, dan teh di Kecamatan Kayan Selatan.

"Ini perlu mendapat dukungan langsung dari Kementrian PDT," sebut bupati.

Untuk perkebunan teh, lanjut dia, di Kabupaten Malinau memiliki potensi untuk dikembangkan. Bahkan daun teh di daerah ini lebih lebar dari yang dikembangkan di Jawa. Bahkan tumbuh sangat subur. Tetapi mutunya belum diketahui karena belum ada studi khusus atau pengkajian dan penelitian secara ilmiah.

"Oleh sebab itu, kami mohon dukungan dari Kementrian Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2KP) kiranya dapat memberi bibit unggulan teh dan karet untuk dikembangkan di Malinau," pintanya.

Pengembanganan ekonomi kerakyatan di wilayah perbatasan melalui sektor perkebunan dengan produk unggulan untuk menciptakan green belt bagi masyarakat setempat, juga disambut positif Ketua Bappeda Kaltim Sulaiman Gafur.

Tetapi, menurutnya, juga perlu diketahui ada beberapa wilayah perbatasan yang tidak bisa diganggu gugat untuk dijadikan lahan perkebunan, seperti hutan lindung dan hutan Tanam Nasional Kayan Mentarang (TMKN).

Jika itu dilakukan, jelas akan merusak ekosistem dan keanekaragaman sumber daya alam di kawasan itu, selain melanggar aturan kehutanan.

Namun ia menyebutkan, pemerintah perlu melakukan kebijakan yang dapat mengangkat kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi perbatasan. Antara lain perluasan dan ketersediaan sarana dan prasarana atau infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, transportasi dan telekomunikasi.

Kemudian penguatan rasa nasionalisme dan bela negara terhadap warga di wilayah perbatasan melalui penyuluhan dan pembinaan di bidang hankam.serta pertahanan politik.

Selain itu juga perlu adanya peningkatan keamanan dan ketertiban di masyarakat baik udara darat maupun laut. Pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir, laut dan pulau kecil terluar secara berkesinambungan dan seefisien mungkin serta menyusun perencanaan untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai serambi negara.

DIKUTIP DARI KALTIM POST, JUMAT, 28 MARET 2008

Artikel Terkait