TENGGARONG. Alokasi anggaran sektor pertanian di Indonesia terus meningkat, bahkan tahun ini telah mencapai Rp16,7 triliun. Padahal, tahun sebelumnya hanya Rp8 triliun. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), besarnya penganggaran itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah memberikan perhatian bagi pengermbangan pertanian di Indonesia.

Hal tersebut dikemukakan saat dialog jaraka jauh dengan peserta Pekan Nasional (Penas) XIII Petani Nelayan 2011, di Gedung Olahraga Pencak Silat GOR, Aji Imbut Tenggarong Seberang. Dialog ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan puncak Penas XIII tahun ini.

"Pemerintah berkomitmen melaksanakan program revitalisasi pertanian, guna mendukung kesuksesan program ini harus diberikan alokasi anggaran memadai," ujar Presiden SBY, dihadapan para gubernur, bupati dan walikota se-Indonesdia serta tiga ribu peserta Penas yang memenuhi Gedung Beladiri Pencak Silat GOR Aji Imbut, Rabu (22/6).

Menurut dia, pemerintah terus meningkatkan anggaran pada sektor ini dari tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan para pelakunya, khususnya para petani dan nelayan serta pelaku usaha yang lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan sangat potensial untuk pengembangan sektor ini. Bahkan, melalui program revitalisasi pertanian akan menjadi momen penting untuk kebangkitan dan kejayaan pertanian Indonesia.

Dengan dukungan dana memadai tentu akan memberikan dorongan semangat dan memotivasi para pelaku di sektor ini untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp20 triliun bagi pelaku usaha sektor pertanian melalui lembaga keuangan yang ditunjuk, misalnya Bank Nasional Indonesia (BNI) 46, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Bukopin, Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah serta Bank Tabungan Negara (BTN).

Pemerintah terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas bank pelaksana untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani lebih mudah. Dalam upaya peningkatan kegiatan revitalisasi pertanian terutama menghadapi krisis moneter dan era globalisasi, sudah saatnya pemerintah memperhatikan pertanian terus menerus dan terfokus.

"Karena itu, alokasi anggaran APBN maupun APBD bidang pertanian ditingkatkan bahkan menjadi di atas 10 persen," jelasnya. Penambahan anggaran sektor pertanian telah berhasil dan berimbas pada meningkatnya produksi beras, perluasan lapangan kerja, kelestarian sumber daya alam (SDA). Bahkan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain itu dalam upaya meningkatkan produksi empat hingga lima persen tentunya diimbangi dengan peningkatan pendapatan petani-nelayan. Selain itu, subsidi pupuk masih diperlukan petani-nelayan. Apalagi, kelangkaan pupuk bersubsidi masih sering terjadi, sehingga perlu diatasi dengan mengikutsertakan organisasi profesi di antaranya KTNA ataupun Inkoptan menjadi distributor untuk mengatasi masalah tersebut.

"Pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah tetap akan memberikan dukungan bagi peningkatan produksi pertanian, terutama dengan tetap menyediakan pupuk bersubsidi. Sehingga, penyediaan pupuk tersebut akan memberikan nilai tambah tersendiri untuk memotivasi peningkatakn produktivitas petani dan nelayan," demikian Susilo Bambang Yudhoyono.

SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM