TENGGARONG. Alokasi anggaran sektor pertanian di Indonesia terus
meningkat, bahkan tahun ini telah mencapai Rp16,7 triliun. Padahal,
tahun sebelumnya hanya Rp8 triliun. Menurut Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), besarnya penganggaran itu merupakan bagian dari
komitmen pemerintah memberikan perhatian bagi pengermbangan pertanian di
Indonesia.
Hal tersebut dikemukakan saat dialog jaraka jauh dengan peserta Pekan
Nasional (Penas) XIII Petani Nelayan 2011, di Gedung Olahraga Pencak
Silat GOR, Aji Imbut Tenggarong Seberang. Dialog ini dilaksanakan
sebagai bagian dari pelaksanaan puncak Penas XIII tahun ini.
"Pemerintah berkomitmen melaksanakan program revitalisasi pertanian,
guna mendukung kesuksesan program ini harus diberikan alokasi anggaran
memadai," ujar Presiden SBY, dihadapan para gubernur, bupati dan
walikota se-Indonesdia serta tiga ribu peserta Penas yang memenuhi
Gedung Beladiri Pencak Silat GOR Aji Imbut, Rabu (22/6).
Menurut dia, pemerintah terus meningkatkan anggaran pada sektor ini dari
tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan para
pelakunya, khususnya para petani dan nelayan serta pelaku usaha yang
lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan sangat potensial
untuk pengembangan sektor ini.
Bahkan, melalui program revitalisasi pertanian akan menjadi momen
penting untuk kebangkitan dan kejayaan pertanian Indonesia.
Dengan
dukungan dana memadai tentu akan memberikan dorongan semangat dan
memotivasi para pelaku di sektor ini untuk meningkatkan kinerja dan
produktivitas.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp20 triliun bagi
pelaku usaha sektor pertanian melalui lembaga keuangan yang ditunjuk,
misalnya Bank Nasional Indonesia (BNI) 46, Bank Rakyat Indonesia (BRI),
Bank Bukopin, Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah serta Bank Tabungan
Negara (BTN).
Pemerintah terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas bank
pelaksana untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani
lebih mudah.
Dalam upaya peningkatan kegiatan revitalisasi pertanian terutama
menghadapi krisis moneter dan era globalisasi, sudah saatnya pemerintah
memperhatikan pertanian terus menerus dan terfokus.
"Karena itu, alokasi anggaran APBN maupun APBD bidang pertanian
ditingkatkan bahkan menjadi di atas 10 persen," jelasnya.
Penambahan anggaran sektor pertanian telah berhasil dan berimbas pada
meningkatnya produksi beras, perluasan lapangan kerja, kelestarian
sumber daya alam (SDA). Bahkan diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan petani.
Selain itu dalam upaya meningkatkan produksi empat hingga lima persen
tentunya diimbangi dengan peningkatan pendapatan petani-nelayan.
Selain itu, subsidi pupuk masih diperlukan petani-nelayan. Apalagi,
kelangkaan pupuk bersubsidi masih sering terjadi, sehingga perlu diatasi
dengan mengikutsertakan organisasi profesi di antaranya KTNA ataupun
Inkoptan menjadi distributor untuk mengatasi masalah tersebut.
"Pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah tetap akan memberikan dukungan
bagi peningkatan produksi pertanian, terutama dengan tetap menyediakan
pupuk bersubsidi. Sehingga, penyediaan pupuk tersebut akan memberikan
nilai tambah tersendiri untuk memotivasi peningkatakn produktivitas
petani dan nelayan," demikian Susilo Bambang Yudhoyono.
SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM