Warga Merapi yang Kehilangan Mata Pencaharian, Bisa Berkebun di Kaltim
Jakarta - Anggota DPD asal Kalimantan Timur, Luther
Kombong, mengusulkan agar penduduk terdampak letusan Gunung Merapi
direlokasi ke Kalimantan Timur. Mereka menjadi bagian pola inti-plasma
perkebunan kelapa sawit di sana.
Demikian
bunyi surat elektronik yang dikirimkan Setjen DPD, Selasa (23/11/2010).
Disebutkan usulan itu disampaikan Kombong ketika membacakan Laporan
Kegiatan Anggota DPD asal Kalimantan Timur di Sidang Paripurna DPD,
Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Relokasi ini terutama pengungsi yang tidak lagi memiliki sumber penghidupan,” ujar Luther.
Seperti
halnya para transmigran, setiap kepala keluarga akan menerima 2 hektar
lahan dan uang tunjangan yang nilainya di atas UMR selama tahun pertama
dari pemerintah. Atau bekerja sebagai karyawan di perusahaan perkebunan
kelapa sawit.
Menurut perhitungannya, jika 100 dari 200
perusahaan perkebunan sawit menerima 50 KK maka total 5000 KK bisa
direlokasi. Tidak cuma untuk ditempatkan di Kalimantan Timur, tetapi
juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
"Gagasan
ini sempat diutarakan kepada Presiden SBY saat bersama ikuti KTT G-20
di Seoul, Korea Selatan. Beliau bilang, ‘Ide bagus, tolong DPD
tindaklanjuti’” sambung Luther.
Untuk melaksanakan gagasan
tersebut, DPD harus kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Pemprop DI Yogyakarta dan Pemprop Jawa Tengah. Relokasi
tersebut ini dapat mendukung program percepatan revitalisasi perkebunan
melalui pengembangan, perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman
perkebunan.
Sedangkan untuk area terdampak letusan di sekitar puncak Gunung Merapi,
menurut Luther, sebaiknya tidak lagi dijadikan pemukiman. Agar lebih
tepat bila dikembalikan sebagai kawasan hutan yang sekaligus
mempertahankan keberadaan sumber-sumber air yang ada.
Wakil
Ketua DPD Laode Ida yang memimpin Sidang Paripurna DPD bersama Wakil
Ketua DPD sekaligus Ketua Tim Task Force DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas,
menunjuk Luther mengkoordinasikan realisasinya. Berdasarkan laporan DPD
DIY, dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi di lereng Gunung Merapi
cukup besar.
"Dampak langsungnya terutama di kecamatan yang
radiusnya hingga 20 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Seperti di
kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak yang pertanian
warganya paling terpukul," papar Hemas.
Sedangkan untuk dampak
tidak langsungnya adalah terhadap kegiatan jasa, perdagangan, dan
industri yang kait-mengait. Misalnya 900 dari 2.500 UMKM di Sleman
untuk sementara tidak berproduksi karena mereka mengolah hasil
peternakan, holtikultura, dan kerajinan. Selain itu, 3.913 pedagang di
pasar tradisional diperkirakan rugi Rp 3,2 miliar.
DIKUTIP DARI DETIK ONLINE, SELASA, 23 NOPEMBER 2010
