Masa depan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kaltim pada 2014 diprediksi masih tetap menjadi komoditas unggulan.

 

APALAGI, bila pemerintah bersedia menerbitkan regulasi yang berpihak kepada petani. “Kelapa sawit masih menjadi primadona, karena sebagai penyumbang devisa terbesar non-migas,” kata Ketua Gabungan  Asosiasi Petani Perkebunan (Gapperindo) Kaltim Bambang Sarjito, kemarin.

Ia mengatakan itu saat menjawab media ini berkaitan masa depan kesejahteraan petani kelapa sawit di Kaltim, menyusul tahun 2014 yang diperkirakan banyak pihak merupakan tahun penuh tantangan.

Bambang berpendapat, dengan kondisi dolar yang cenderung naik, hal ini sangat berpengaruh terhadap harga crude palm oil (CPO) dan tandan buah segar (TBS) yang cukup baik.

Secara kasar, bisnis sawit ini memang menawarkan keuntungan yang menarik. Dibeberkan, investasi kebun sawit per hektare memerlukan anggaran Rp 40 juta sampai tanaman menghasilkan. "Setelah buah pasir hasil kebun kelapa sawit per hektare yaitu 130 pohon per hektare berat janjang rata-rata 5 kilogram per pohon untuk umur 4 tahun x 2 kali panen per bulan. Harga Rp 1.500 per kilogram hasil per bulan. Rinciannya 130 x 5 kilogram x 2 x Rp 1.500 = Rp 1.900.000,- per bulan per hektare. Sebesar 35 persen dari nilai ini adalah biaya operasional. Sisanya pendapatan bersih petani. Penghasilan petani kelapa sawit semakin tahun semakin bertambah seiring dengan semakin tua umur kelapa sawit," papar Bambang.

Hanya saja, ujar dia, agar petani kelapa sawit terus bisa meningkatkan kesejahteraan peran pemerintah sangat diharapkan. Misalnya, katanya, untuk meningkatkan produksi buah sawit petani perlu diberi subsidi pupuk dan pendampingan petani. “Kalau berbicara hambatan, saya kira, adalah terkait perda Kaltim yang melarang angkutan sawit melalui jalan umum,” katanya.

Hambatan lain, sempitnya luasan lahan yang bisa digarap untuk perkebunan kelapa sawit lantaran sudah dikuasi investor besar. Penguasaannya hingga di atas 7.000 hektare.

"Lainnya lagi adalah kurangnya tenaga penyuluh lapangan atau PPL perkebunan untuk pendampingan petani. Pabrik yang belum memadai di setiap kabupaten, sehingga antrean selalu terjadi. Berikutnya adalah LSM asing yang selalu mendiskreditkan perkebunan kelapa sawit ini," ujarnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Bambang Sarjito sempat mempermasalahkan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kaltim dituding telah memanipulasi hak rakyat terkait ketentuan pembangunan kebun plasma, sebagaimana amanat Permentan 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

"Banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kaltim, dan luasan areal yang diusahakan oleh perkebunan besar menguntungkan bagi pemerintah dan perusahaan. Tetapi, sangat merugikan rakyat dan petani kelapa sawit di Kaltim," kata Bambang Sarjito. Permentan 98/2013 itu, kata dia, adalah menganulir kebijakan sebelumnya Permentan No. 26/2007 tentang hal sama.

Ia mengemukakan argumentasinya, dengan diterbitkannya izin oleh pemerintah kepada perusahaan besar berdampak pada sulitnya petani untuk membuat kebun swadaya, karena tanah mereka habis untuk perkebunan perusahaan.

Sementara, perusahaan tidak melaksanakan kewajiban membangun kebun plasma untuk masyarakat. "Hadirnya perusahaan perkebunan banyak memicu konflik tanah yang berkepanjangan. Mayoritas perkebunan besar di Kaltim saat kali pertama masuk komitmen dengan janji-janji awal saat sosialisasi akan membantu menyejahterakan rakyat sekitar. Belakangan terbukti justru tidak patuh terhadap aturan menteri pertanian yang mewajibkan setiap perusahaan membuatkan kebun bagi masyarakat sekitar minimal 20 persen dari luasan hak guna usaha. Pemerintah perlu segera menertibkan perusahaan yang bandel ini," katanya.

Sebelumnya diberitakan jika Indonesia menyandang gelar sebagai pengekspor CPO terbesar di dunia. Namun geliat CPO pada tahun ini ternyata masih lesu.

Hal ini dibantah oleh Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Penajam Paser Utara Akhmad Indradi. Ia membenarkan jika pada awal tahun 2013 harga CPO memang hanya di angka Rp 6.000 per kg. Namun kini terus merangkak naik hingga di angka Rp 7.500 per kg. Itu, menurut Akhmad, harga di wilayah Kaltim. Sementara di Jambi, harga CPO sudah di atas Rp 8.500 per kg.
"Dengan demikian, saya kurang sepakat jika ada yang menyebutkan bisnis sawit ini suram. Buktinya, harga terus merangkak naik," sebut Akhmadi.

DIKUTIP DARI KALTIM POST, SELASA, 31 DESEMBER 2013