(0541)736852    (0541)748382    disbun@kaltimprov.go.id

Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, SKPD Harus Bekerja Cepat Sesuai Target

18 Juni 2015 Admin Website Berita Daerah 2118
Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, SKPD Harus Bekerja Cepat Sesuai Target
SAMARINDA. Wakil  Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kaltim agar lebih termotivasi untuk bekerja cepat menuntaskan program sesuai target, setelah raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2014.

"Dalam pencapain target program SKPD yang perlu diperhatikan  adalah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya  mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Mukmin Faisyal usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun anggaran 2014 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Rabu (17/6).

Mukmin berharap, seluruh jajaran Pemprov Kaltim terus bekerja lebih baik lagi. Sebab, raihan  opini WTP tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi perlu perjuangan keras agar usaha dan upaya melalui peningkatan kinerja membuahkan hasil  maksimal.

"Karena itu, seluruh jajaran Pemprov mulai dari pimpinan, staf dan karyawan harus meningkatkan kinerja, terutama dalam pengelolaan  keuangan harus sesuai standar akuntasi pemerintahan. Hal ini sangat penting agar kita bisa mempertahankan opini WTP," pinta Mukmin.

Menurut dia, kinerja keuangan dan laporan pengelolaan keuangan erat kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Harapannya agar sukses WTP ini berimbas terhadap program yang direncanakan dan segera dinikmati masyarakat. Itulah sebabnya, Pemprov bersama DPRD Kaltim selalu berupaya menyelesaikan pembahasan dan persetujuan anggaran tepat waktu.

"Tujuannya agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan lebih awal, sehingga waktu pelaksanaan kegiatannya relatif panjang dan dapat dituntaskan," ujar Mukmin.

Ditambahkan Mukmin, kinerja keuangan dan laporan keuangan yang baik akan mencegah penyimpangan. Hal ini juga sesuai target Pemprov mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa. Sehingga hasilnya Pemprov Kaltim bisa  memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Perencana Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah.

"Intinya bagaimana semuanya bisa  membangun sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan,   sehingga raihan opini  WTP bisa tetap dipertahankan pada tahun-tahun mendatang," pungkas Mukmin. (mar/sul/es/hmsprov).

////FOTO : Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun, menyerahkan cendera mata  kepada Anggota 1 BPK RI, Agung Firman Sampurna yang disaksikan Wakil  Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal usai penyerahan berkas hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Kaltim Tahun 2014 dengan openi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(faar/humasprv)

Artikel Terkait