Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian, SKPD Harus Bekerja Cepat Sesuai Target
18 Juni 2015
Admin Website
Berita Daerah
1583
SAMARINDA. Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal
meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kaltim agar lebih
termotivasi untuk bekerja cepat menuntaskan program sesuai target,
setelah raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran
2014.
"Dalam pencapain target program SKPD yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Mukmin Faisyal usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun anggaran 2014 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Rabu (17/6).
Mukmin berharap, seluruh jajaran Pemprov Kaltim terus bekerja lebih baik lagi. Sebab, raihan opini WTP tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi perlu perjuangan keras agar usaha dan upaya melalui peningkatan kinerja membuahkan hasil maksimal.
"Karena itu, seluruh jajaran Pemprov mulai dari pimpinan, staf dan karyawan harus meningkatkan kinerja, terutama dalam pengelolaan keuangan harus sesuai standar akuntasi pemerintahan. Hal ini sangat penting agar kita bisa mempertahankan opini WTP," pinta Mukmin.
Menurut dia, kinerja keuangan dan laporan pengelolaan keuangan erat kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Harapannya agar sukses WTP ini berimbas terhadap program yang direncanakan dan segera dinikmati masyarakat. Itulah sebabnya, Pemprov bersama DPRD Kaltim selalu berupaya menyelesaikan pembahasan dan persetujuan anggaran tepat waktu.
"Tujuannya agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan lebih awal, sehingga waktu pelaksanaan kegiatannya relatif panjang dan dapat dituntaskan," ujar Mukmin.
Ditambahkan Mukmin, kinerja keuangan dan laporan keuangan yang baik akan mencegah penyimpangan. Hal ini juga sesuai target Pemprov mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa. Sehingga hasilnya Pemprov Kaltim bisa memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Perencana Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah.
"Intinya bagaimana semuanya bisa membangun sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga raihan opini WTP bisa tetap dipertahankan pada tahun-tahun mendatang," pungkas Mukmin. (mar/sul/es/hmsprov).
////FOTO : Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun, menyerahkan cendera mata kepada Anggota 1 BPK RI, Agung Firman Sampurna yang disaksikan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal usai penyerahan berkas hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Kaltim Tahun 2014 dengan openi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(faar/humasprv)
"Dalam pencapain target program SKPD yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Mukmin Faisyal usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun anggaran 2014 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Rabu (17/6).
Mukmin berharap, seluruh jajaran Pemprov Kaltim terus bekerja lebih baik lagi. Sebab, raihan opini WTP tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi perlu perjuangan keras agar usaha dan upaya melalui peningkatan kinerja membuahkan hasil maksimal.
"Karena itu, seluruh jajaran Pemprov mulai dari pimpinan, staf dan karyawan harus meningkatkan kinerja, terutama dalam pengelolaan keuangan harus sesuai standar akuntasi pemerintahan. Hal ini sangat penting agar kita bisa mempertahankan opini WTP," pinta Mukmin.
Menurut dia, kinerja keuangan dan laporan pengelolaan keuangan erat kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Harapannya agar sukses WTP ini berimbas terhadap program yang direncanakan dan segera dinikmati masyarakat. Itulah sebabnya, Pemprov bersama DPRD Kaltim selalu berupaya menyelesaikan pembahasan dan persetujuan anggaran tepat waktu.
"Tujuannya agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan lebih awal, sehingga waktu pelaksanaan kegiatannya relatif panjang dan dapat dituntaskan," ujar Mukmin.
Ditambahkan Mukmin, kinerja keuangan dan laporan keuangan yang baik akan mencegah penyimpangan. Hal ini juga sesuai target Pemprov mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa. Sehingga hasilnya Pemprov Kaltim bisa memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Perencana Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah.
"Intinya bagaimana semuanya bisa membangun sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga raihan opini WTP bisa tetap dipertahankan pada tahun-tahun mendatang," pungkas Mukmin. (mar/sul/es/hmsprov).
////FOTO : Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun, menyerahkan cendera mata kepada Anggota 1 BPK RI, Agung Firman Sampurna yang disaksikan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal usai penyerahan berkas hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Kaltim Tahun 2014 dengan openi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(faar/humasprv)
