Perusda TP Dirikan Pabrik CPO
09 Januari 2008 Admin Website Artikel 454
"Sengaja kami hari ini mengundang sejumlah camat, menghadiri pertemuan di DPRD, agar bisa memberikan data-data mengenai jumlah perkebunan sawit. Baik milik perorangan maupun badan usaha di daerah masing-masing, supaya kita punya data untuk persyaratan investor menanamkan modalnya di Kukar. Karena selama ini ’kan perusda belum memiliki kebun sawit inti," ujar Manager Eksekutif Perusda TP Kukar, H Syahrani dalam pertemuan di DPRD Kukar, kemarin.

Pertemuan di dewan tersebut dipimpin Ketua Komisi I, Ir Martin Apuy yang diikuti sejumlah wakil rakyat lainnya di lembaga tersebut. Seperti H Abubakar Has, H Hermain D, H Irwan Muchlis, H Abdul Sani, H Fathur Rachman, Yayuk Sehati dan Zainuddinsyam. Juga tampak pejabat terkait lainnya, seperti Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Ir H Fadli Ardin, Camat Tenggarong Seberang Drs H Suko Buono MSi serta sekretaris kecamatan (Sekcam) Tenggarong, Muara Kaman, Sebulu, Kota Bangun, Loa Kulu dan Loa Janan.

"Dari kerjasama dengan perusahaan swasta tersebut, yakni PT Durin, Pemkab Kukar sama sekali tidak ada kewajiban mengeluarkan uang. Karena usaha ini sepenuhnya dimodali PT Durin. Nah, nanti perusda akan mendapatkan profit dari hasil produksi sekitar 30 persen. Itu hasil yang akan kita berikan ke PAD (Pendapatan Asli Daerah)," katanya lagi.

Dalam kesempatan itu Syahrani juga menyatakan siap mengelola lebih lanjut, terhadap lahan sejumlah perusahaan yang sudah menerima kredit usaha, tapi tidak melakukan aksi di lokasinya. Perusda TP siap mendatangkan mitra untuk menggarap kembali perkebunan sawit yang menganggur itu.

"Tolong berikan kemudahan kepada perusda, untuk menangani masalah tersebut. Karena sekarang kami sudah punya mitra, tinggal lahannya yang belum ada," ujar Syahrani yang baru sebulan terakhir ikut menangani Perusda TP milik Pemkab Kukar itu.

Disadari pula, bahwa selama ini Perusda TP lebih banyak "menyusu" ke APBD Kukar. Sudah ratusan miliar lebih dana Pemkab Kukar digelontorkan ke perusda. Dengan upaya tersebut, Syahrani menyebutkan pihaknya berusaha keras agar budaya meminta ke pemerintah daerah itu, tak lagi terjadi. Sehingga sebaliknya, perusda bisa memberikan kontribusi rupiah ke kas PAD Kukar.

"Ini murni upaya kami untuk memberikan pemasukan hasil ke kas daerah, tolong jangan dijegal. Tapi, kalau memang langkah ini tidak didukung, ya kami juga tidak ada masalah. Ini bukan menuduh," tegasnya.

Beberapa saran terkait langkah Perusda TP bersama PT Durin itu, juga dilontarkan para anggota dewan yang hadir. Hal senada juga disampaikan para kepala dinas, misalnya dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) H Rusli Rachim, Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Bahteramsyah.

"Terkait dengan upaya Perusda TP dan PT Durin mendirikan sebuah pabrik CPO di sini, juga harus dipertimbangkan secara matang. Dengan melihat berbagai potensi sawit yang ada sekarang. Supaya ini nantinya tidak mubazir, maka perusda dan Durin juga harus berkoordinasi dengan pihak perkebunan swasta lainnya. Mengingat masing-masing perkebunan, tentu juga akan mendirikan pabrik pengolahan CPO," ungkap Fadli Ardin, Kadis Perkebunan Kukar.

Jika mengacu kepada keinginan Perusda TP dan PT Durin mendirikan pabrik CPO berkapasitas 100 tin per jam, maka sesuai ketentuan, paling tidak mereka harus memiliki 4 ribu hektare lebih, perkebunan sawit. Sehingga disarankan agar pihak terkait, melakukan koordinasi dengan perkebunan sawit swasta maupun perorangan di daerah ini.

"Itu ’kan baru rencana yang ditawarkan PT Durin kepada kami. Jika kondisinya tidak memungkinkan, maka kita bisa mendirikan pabrik berkapasitas produksi 35 ton per jam," kata Syahrani, menanggapi langkah yang telah didukung para camat maupun perwakilannya, guna menopang usaha perekonomian kerakyatan di daerah ini, melalui upaya mendirikan pabrik pengolahan CPO tersebut.

DIKUTIP DARI SAMARINDA POST, RABU, 9 JANUARI 2008

Artikel Terkait