Pertemuan Pemprov dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kaltim
26 April 2013 Admin Website Berita Kedinasan 313
Pertemuan Pemprov dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kaltim

SAMARINDA. Guna melakukan percepatan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur, yang juga merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Trans Kalimantan Ecnomoic Zone (MTKEZ), Pemprov bersama Badan Pengelola KIPI Maloy melakukan pertemuan dengan perusahaan perkebunan, khususnya kelapa sawit di Kaltim.

Pertemuan yang difasilitasi Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim tersebut dimaksudkan untuk menyusun business plan di KIPI Maloy. Khususnya dalam menentukan luasan lahan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membangun tangki timbun, refinery, pelabuhan kontainer, perkantoran maupun perumahan bagi karyawan perusahaan.

Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan KIPI Maloy merupakan salah satu lokus pembangunan di Koridor Ekonomi Kalimantan yang masuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Kaltim.

Selain itu, lanjut dia, pada penyelenggaraan Musrenbang Regional Kalimantan pada 17 April 2013, empat gubernur se-Kalimantan telah sepakat menjadikan Maloy sebagai outlet kelapa sawit di Kalimantan.

"Potensi kelapa sawit di Kalimantan sangat luar biasa. Di Kaltim, hingga 2012 perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam seluas 961.802 hektare dari target sejuta hektare 2013. Dengan Maloy menjadi outlet, maka tidak perlu lagi mengirim kelapa sawit ke Dumai," ujar Gubernur, saat memimpin pertemuan Pemprov dan BP KIPI Maloy dengan 19 perusahaan kelapa sawit, di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (25/4).

Pada kesempatan itu, Gubernur menyatakan saat ini pembangunan KIPI Maloy terus dilakukan, baik infrastruktur didalam kawasan maupun pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan akses ke KIPI Maloy yang dilaksanakan oleh Kementerian PU. Sementara, untuk kepastian lahan, gubernur menyebut sudah ada sekitar 507 hektare lahan yang statusnya clean and clear.

"Maloy ini terletak di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadi alternatif jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional, bahkan bisa menjadi jalur utama dalam beberapa tahun kedepan. Peluang ini jangan sampai lepas, kita buat KIPI Maloy dan Kaltim serta Kaltim menjadi menarik diluar pulau Jawa yang menjadi surga investasi bagi semua investor baik luar maupun dalam negeri," urainya.

Ditambahkan, pengembangan KIPI Maloy kedepan juga harus didukung dengan peningkatan daya saing, terutama dalam hal kepastian hukum dan pelayanan yang prima. Upaya yang dilakukan Pemprov adalah melakukan moratorium penerbitan perijinan baru untuk sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang telah diberlakukan sejak 25 Januari 2013.

"Karena potensi yang besar, investor berdatangan ke Kaltim untuk menanamkan investasi di berbagai sektor. Perusahaan yang berinvestasi dalam MTKEZ akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh pemerintah, terutama untuk kedua hal tadi," tambahnya.

Gubernur berpesan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit agar memenuhi syarat untuk perkebunan plasma, yaitu 20 persen dari perkebunan inti. "Membangun plasma berarti ikut mensejahterakan rakyat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disbun Kaltim, Hj Etnawaty, menjelaskan luasan 961.802 hektare perkebunan kelapa sawit di Kaltim terdiri dari perkebunan inti 677.215,60 hektare dan plasma 135.637 hektare (14,10 persen), serta swadaya masyarakat 148.949,40 hektare (15,48 persen). Sehingga persentase luasan perkebunan plasma secara umum adalah 29,58 persen.

Pada kesempatan itu, Disbun Kaltim juga mengundang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 6/2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data.

"Lapan datang kesini untuk membenahi data-data diseluruh sektor, khususnya sektor perkebunan di Kaltim melalui pemetaan menggunakan potret udara lewat satelit beresolusi tinggi. Dan sesuai arahan gubernur tadi, kami siap untuk bekerjasama dengan Lapan terutama terkait dengan upaya-upaya pemetaan wilayah yang diperlukan, termasuk pelatihan SDM," jelasnya. (her/hmsprov)

SUMBER : BIDANG USAHA


Artikel Terkait