Perkebunan Kaltim Sumbang DPRB Rp3,4 triliun
20 Maret 2012 Admin Website Artikel 336

SAMARINDA. Sektor non migas (minyak dan gas bumi) 2011 mampu menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim Rp241,41 triliun, sedangkan sub sektor perkebunan mampu menyumbang Rp3,41 triliun atau sekitar 8,74 persen.

"Sektor pertanian merupakan lokomotif baru serta masa depan Kaltim dalam pengembangan ekonomi daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, khusus sub sektor perkebunan mampu menyumbangkan 8,74 persen dari keseluruhan PDRB Kaltim 2011," kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan Kaltim 2012 di Pendopo Lamin Etam, Senin (19/3).

Karenanya, sub sektor perkebunan akan menjadi andalan perekonomian daerah. Selain itu, melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Kaltim telah ditetapkan sebagai koridor pembangunan ekonomi Nasional dengan pengembangan energi terbarukan.

Bahkan, ditindaklanjuti dengan pengembangan klaster industri dengan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat pengembangan industri berbasis pertanian dan oleochemical. Melalui pengembangan komoditi unggulan di sub sektor perkebunan berupa kelapa sawit yang mempunyai fungsi ekonomis yang sangat tinggi, diharapkan mampu meningkatkan fungsi sosial dan ekologi.

"Dengan berbagai fungsi dan keunggulan yang dimiliki kelapa sawit, maka program pengembangan sejuta hektar sawit di Kaltim merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi daerah dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui," tegasnya.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai multiflier efek yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja dan pelestarian lingkungan. Apalagi, pengembangan program ini akan mampu menjangkau seluruh wilayah Kaltim.

Dalam jangka menengah dan jangka panjang berbagai permasalahan wilayah, seperti kesenjangan atau disparitas pembangunan wilayah pantai dan pedalaman, antar kabupaten dan kota serta kemiskinan dan pengangguran akan dapat teratasi.

"Penyerapan tenaga kerja sub sektor perkebunan terjadi peningkatan dari 379.597 tenaga kerja perkebunan (TKP) pada 2010 menjadi 444.467 TKP pada 2011 atau meningkat sebesar 17,11 persen. Tentu kondisi ini sangat berefek terhadap program pemerintah daerah untuk penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran," jelas Awang.

Dalam kegiatan Rakor Pembangunan Perkebunan Kaltim dirangkai dengan penandatanganan naskah MoU (memorandum of understanding/Nota Kesepahaman) antara Gubernur dengan Bupati/Walikota tentang Pencapaian Program Pengembangan Satu Juta Hektar Kepala Sawit di Kabupaten dan Kota se-Kaltim yang disaksikan Ketua DPRD Kaltim H Mukmin Faisal.

SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM


Artikel Terkait