Pemerintah Tanggapi Enteng Keberatan Malaysia Soal Pajak Sawit
30 Desember 2011
Admin Website
Artikel
2403
JAKARTA. Pemerintah mengaku tak ambil pusing mengenai keberatan Malaysia terkait
regulasi bea keluar atau pajak ekspor sawit. Negeri jiran tersebut
memang sempat menyampaikan keberatannya.
"Boleh-boleh aja Malaysia mengajukan keberatan. Kita juga banyak mengajukan keberatan kepada Malaysia. Biasa aja kita," kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi dalam acara Peluncuran SSO,Jakarta, Kamis (29/12/2011)
Pemerintah mengaku masih akan membahas mengenai masalah ini. Meskipun masalah kepentingan dalam negeri Indonesia akan tetap dikedepankan.
"Kita bahas aja nanti" ujar Bayu sambil berlalu.
Pemerintah Malaysia merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengenakan pajak ekspor sawit dan turunannya. Mereka meminta Indonesia untuk melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan tersebut.
Masalah ini sempat menjadi pembicaraan awal saat pertemuan kepala negara di Bali beberapa waktu lalu. Indonesia bersedia untuk membahas hal tersebut pada pertemuan lanjutan.
"Bea keluar atau BK, ini menjadi perhatian mereka sekali karena Malaysia itu sekarang sudah praktis tidak mengekspor CPO (crude palm oil). Mereka mengekspornya barang setengah jadi dan bahan jadi, bahan bakunya sebagian cukup besar itu dari Indonesia, jadi kalau Indonesia melakukan bea keluar sekarang ini di mana bea terhadap bahan baku atau bahan yang lebih hulu, sekarang pajaknya lebih besar dari pada yang hilir," kata Bayu beberapa waktu lalu.
DIKUTIP DARI DETIK ONLINE, KAMIS, 29 DESEMBER 2011
"Boleh-boleh aja Malaysia mengajukan keberatan. Kita juga banyak mengajukan keberatan kepada Malaysia. Biasa aja kita," kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi dalam acara Peluncuran SSO,Jakarta, Kamis (29/12/2011)
Pemerintah mengaku masih akan membahas mengenai masalah ini. Meskipun masalah kepentingan dalam negeri Indonesia akan tetap dikedepankan.
"Kita bahas aja nanti" ujar Bayu sambil berlalu.
Pemerintah Malaysia merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengenakan pajak ekspor sawit dan turunannya. Mereka meminta Indonesia untuk melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan tersebut.
Masalah ini sempat menjadi pembicaraan awal saat pertemuan kepala negara di Bali beberapa waktu lalu. Indonesia bersedia untuk membahas hal tersebut pada pertemuan lanjutan.
"Bea keluar atau BK, ini menjadi perhatian mereka sekali karena Malaysia itu sekarang sudah praktis tidak mengekspor CPO (crude palm oil). Mereka mengekspornya barang setengah jadi dan bahan jadi, bahan bakunya sebagian cukup besar itu dari Indonesia, jadi kalau Indonesia melakukan bea keluar sekarang ini di mana bea terhadap bahan baku atau bahan yang lebih hulu, sekarang pajaknya lebih besar dari pada yang hilir," kata Bayu beberapa waktu lalu.
DIKUTIP DARI DETIK ONLINE, KAMIS, 29 DESEMBER 2011
