JAKARTA. Pemerintah mengaku tak ambil pusing mengenai keberatan Malaysia terkait
regulasi bea keluar atau pajak ekspor sawit. Negeri jiran tersebut
memang sempat menyampaikan keberatannya.
"Boleh-boleh aja
Malaysia mengajukan keberatan. Kita juga banyak mengajukan keberatan
kepada Malaysia. Biasa aja kita," kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu
Krisnamurthi dalam acara Peluncuran SSO,Jakarta, Kamis (29/12/2011)
Pemerintah
mengaku masih akan membahas mengenai masalah ini. Meskipun masalah
kepentingan dalam negeri Indonesia akan tetap dikedepankan.
"Kita bahas aja nanti" ujar Bayu sambil berlalu.
Pemerintah
Malaysia merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang
mengenakan pajak ekspor sawit dan turunannya. Mereka meminta Indonesia
untuk melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan tersebut.
Masalah
ini sempat menjadi pembicaraan awal saat pertemuan kepala negara di
Bali beberapa waktu lalu. Indonesia bersedia untuk membahas hal tersebut
pada pertemuan lanjutan.
"Bea keluar atau BK, ini menjadi
perhatian mereka sekali karena Malaysia itu sekarang sudah praktis tidak
mengekspor CPO (crude palm oil). Mereka mengekspornya barang setengah
jadi dan bahan jadi, bahan bakunya sebagian cukup besar itu dari
Indonesia, jadi kalau Indonesia melakukan bea keluar sekarang ini di
mana bea terhadap bahan baku atau bahan yang lebih hulu, sekarang
pajaknya lebih besar dari pada yang hilir," kata Bayu beberapa waktu
lalu.
DIKUTIP DARI DETIK ONLINE, KAMIS, 29 DESEMBER 2011