Keberpihakan terhadap Petani
05 Agustus 2009
Admin Website
Artikel
7040
#img1# Tak salah jika ada pendapat yang menyebutkan jika ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka perhatikanlah sektor pertanian dengan baik.
Pendapat tersebut dipahami benar oleh pemerintah selama ini. Berbagai persoalan yang menyangkut pertanian selalu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Perhatian yang serius terhadap masalah yang terjadi di sektor pertanian, setidaknya telah memberikan dampak yang positif bagi kinerja pemerintah sekarang ini.
Citra Indonesia sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia setidaknya telah terhapus oleh prestasi Indonesia yang mencapai swasembada beras pada tahun 2008. Kemungkinan besar prestasi itu juga masih bisa ditorehkan di tahun 2009 ini.
Selain beras, Indonesia juga mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada komoditi gula. Impor gula mulai mengalami penyusutan seiring dengan meningkatnya produksi gula di dalam negeri.
Namun, perhatian serius pemerintah terhadap sektor pertanian kini mulai dipertanyakan. Pasalnya, beberapa kebijakan yang dibuat atau direncanakan pemerintah, justru berdampak negatif terhadap pengem-bangan di sektor pertanian.
Salah satu kebijakan yang dipertanyakan itu adalah rencana penerapan pajak terhadap alat-alat pertanian yang digunakan petani, misalnya traktor untuk membajak sawah.
Seiring dengan kemajuan jaman, pengolahan lahan sawah oleh petani kini mulai menggunakan alat-alat modern. Fungsi kerbau atau sapi kini sudah berganti dengan traktor. Begitu juga dengan pemilahan gabah, sudah memakai mesin-mesin.
Walaupun menggunakan alat-alat modern, kesejahteraan petani belumlah mengalami peningkatan berarti. Masih banyak petani yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan.
Karena kurang menariknya sektor pertanian, banyak masyarakat desa yang memilih bekerja di sektor lainnya demi mengubah nasib lebih baik lagi.
Kondisi di sektor pertanian dikhawatirkan akan memburuk jika pemerintah benar-benar menerapkan pajak terhadap alat-alat pertanian. mungkin akan banyak lahan sawah yang beralih fungsi menjadi perumahan, pabrik atau perkebunan.
Jika hal ini benar-benar terjadi, maka sulit bagi Indonesia untuk mempertahankan prestasi swasembada pangan di tahun-tahun mendatang. Apalagi tantangan bagi peningkatan produksi beras, yakni fenomena El Nino sudah di depan mata.
Kondisi serupa juga akan terjadi di sektor pergulaan. Usulan Departemen Perindustrian untuk menerapkan pajak ekspor terhadap tetes tebu akan menimbulkan dampak negatif bagi petani tebu di dalam negeri.
Memang, tujuan penerapan pajak progresif terhadap ekspor tetes tebu adalah untuk menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri MSG dan etanol di dalam negeri. Namun, apakah jalan keluarnya harus dengan menerapkan pajak ekspor?
Kedua masalah itu harus segera diselesaikan pemerintah agar sektor pertanian di negeri mampu memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan bangsa dan Negara.
DIKUTIP DARI AGRO INDONESIA, RABU, 5 AGUSTUS 2009
