PENAJAM. Staf Ahli Bupati Penajam Paser Utara Ir Manahara Simanjuntak membuka rapat koordinasi (rakor) penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit untuk periode Oktober 2013, di lantai 3 kantor bupati, Jumat (27/9) kemarin.

Dalam acara yang dihadiri seluruh perusahaan perkebunan dan asosiasi kelapa sawit se-Kaltim itu, Manahara mengatakan,  selain bisa memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku perkebunan sawit,  rapat ini dapat menambah kebersamaan. Apalagi penetapan harga TBS kelapa sawit ini, bermaksud memberikan perlindungan harga, agar diperoleh harga wajar. Hanya saja, berapa harga yang disepakati, masih dalam pembahasan.

Lebih dari itu, untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara pabrik kelapa sawit (PKS).

"Diharapkan kepada semua pihak, agar mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah demi terciptanya kondisi aman bagi semua, pemerintah, perusahaan dan karyawan," kata Manahara.

Di Penajam Paser Utara,  sebagian besar penduduknya berusaha di bidang pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan dan peternakan. Perkebunan kelapa sawit sendiri memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan usaha dan perekonomian,  karena dapat menimbulkan dampak yang cukup besar.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan PPU Iskandar Hamala mengatakan, di PPU kebun kelapa sawit mencapai 50.025,9 hektare, terdiri dari 31.858 ha kebun inti perkebunan besar swasta, 1.508,9 ha kebun plasma dan 16.659 ha kebuan sawit rakyat,  didukung 12 perusahaan swasta perkebunan aktif, 2 unit pabrik minyak sawit milik PT WKP di Kecamatan Waru dengan kapasitas 60 ton TBS per jam, dan milik PT Sumber Bunga Sawit Lestari di Kecamatan Babulu kapasitas 45 ton TBS per jam.

Sementara Plt Kadis Perkebunan Kaltim disampaikan M Yusuf mengatakan, skala nasional luas perkebunan sawit mencapai lebih 9 juta hektare dan di Kaltim ada 1,07 juta hektare,  atau 10 persen dari jumlah nasional. Salah satu persoalan yang masih dirasakan oleh perusahaan karena adanya tumpang tindih lahan, yang mengakibatkan kurangnya produksi.

DIKUTIP DARI KALTIM POST, SABTU, 28 SEPTEMBER 2013