PEKANBARU. DPR mengusulkan agar pemerintah daerah
penghasil minyak sawit mentah (CPO) bisa mendapatkan dana bagi hasil
(DBH). Selama ini daerah penghasil minyak kelapa sawit tidak
mendapatkan DBH sebagaimana hasil minyak bumi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz kepada detikFinance, Senin (31/10/2011) di kunjungan kerjanya ke Pekanbaru.
Menurut
Aziz, saat ini perluasan perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan
Kalimantan terus berkembang pesat. Terutama perkembangan tersebut
berada di Sumatera Utara dan Riau.
Kenyataannya pemerintah
daerah belum mengajukan ke pemerintah pusat soal DBH sawit sebagaimana
yang berlaku dalam minyak bumi dan gas. Kedepan potensi perkebunan
kelapa sawit dengan hasil hulu dan hilirnya menjadi salah satu
primadona untuk perkembangan perekonomian secara nasional
"Sejauh
ini kan belum ada DBH untuk perkebunan kelapa sawit. Karena itu kita
mengharapkan bagi daerah penghasil perkebunan sawit untuk segera
mengajukan RUU DBH. Agar hasil perkebunan sawit kelak dapat dinikmati
pemerintah daerah sebagaimana DBH Migas," katanya.
Untuk
mewujudkan hal tersebut, lanjut Heri, pemerintah daerah khususnya yang
memiliki perkebunan kelapa sawit untuk segera berinisiatif mengajukan
naskah tertulis terhadap RUU DBH sawit. Pemerintah daerah harus
proaktif untuk bisa menikmati DBH dari sawit tersebut.
"Naskah
permohonan RUU DBH sawit ini harus segara diajukan pemerintah daerah ke
pemerintah pusat. Jika nantinya pemerintah pusat tidak begitu respons,
kita dari DPR siap untuk menggodok masalah tersebut," katanya
Gubernur
Riau Rusli Zainal mengatakan data tahun 2010 luas perkebunan sawit di
Riau sudah mencapai 2 juta hektar. Luas tersebut setara dengan sekitar
35% sawit nasional yang saat ini luasnya mencapai 7,3 juta hektar.
Diperkitakan secar anasional pertumbuhan perkebunan sawit pada tahun
2014 bisa mencapai 10 juta hektar.
"Saat ini Riau menjadi salah
satu sentral pengembangan kelapa sawit nasional di Indonesia. Namun
berdasarkan data statistik, saat ini jumlah perkebunan sawit di Riau
masih yang terluas di Indonesia dibandingkan dengan daerah lainnya,"
katanya
Sayangnya Aziz tak merinci bagaimana perhitungan DBH
dari hasil sawit tersebut. Namun faktanya saat ini pendapatan
pemerintah diluar pajak terkait sektor sawit adalah dari pajak ekspor
atau bea keluar yang setiap tahun bisa mencapai Rp 5 triliun.
DIKUTIP DARI DETIK ONLINE, SENIN, 31 OKTOBER 2011
