DPR Usul Ada Jatah Dana Bagi Hasil Sawit Buat Daerah
31 Oktober 2011
Admin Website
Artikel
4582
PEKANBARU. DPR mengusulkan agar pemerintah daerah
penghasil minyak sawit mentah (CPO) bisa mendapatkan dana bagi hasil
(DBH). Selama ini daerah penghasil minyak kelapa sawit tidak
mendapatkan DBH sebagaimana hasil minyak bumi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz kepada detikFinance, Senin (31/10/2011) di kunjungan kerjanya ke Pekanbaru.
Menurut Aziz, saat ini perluasan perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan terus berkembang pesat. Terutama perkembangan tersebut berada di Sumatera Utara dan Riau.
Kenyataannya pemerintah daerah belum mengajukan ke pemerintah pusat soal DBH sawit sebagaimana yang berlaku dalam minyak bumi dan gas. Kedepan potensi perkebunan kelapa sawit dengan hasil hulu dan hilirnya menjadi salah satu primadona untuk perkembangan perekonomian secara nasional
"Sejauh ini kan belum ada DBH untuk perkebunan kelapa sawit. Karena itu kita mengharapkan bagi daerah penghasil perkebunan sawit untuk segera mengajukan RUU DBH. Agar hasil perkebunan sawit kelak dapat dinikmati pemerintah daerah sebagaimana DBH Migas," katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Heri, pemerintah daerah khususnya yang memiliki perkebunan kelapa sawit untuk segera berinisiatif mengajukan naskah tertulis terhadap RUU DBH sawit. Pemerintah daerah harus proaktif untuk bisa menikmati DBH dari sawit tersebut.
"Naskah permohonan RUU DBH sawit ini harus segara diajukan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Jika nantinya pemerintah pusat tidak begitu respons, kita dari DPR siap untuk menggodok masalah tersebut," katanya
Gubernur Riau Rusli Zainal mengatakan data tahun 2010 luas perkebunan sawit di Riau sudah mencapai 2 juta hektar. Luas tersebut setara dengan sekitar 35% sawit nasional yang saat ini luasnya mencapai 7,3 juta hektar. Diperkitakan secar anasional pertumbuhan perkebunan sawit pada tahun 2014 bisa mencapai 10 juta hektar.
"Saat ini Riau menjadi salah satu sentral pengembangan kelapa sawit nasional di Indonesia. Namun berdasarkan data statistik, saat ini jumlah perkebunan sawit di Riau masih yang terluas di Indonesia dibandingkan dengan daerah lainnya," katanya
Sayangnya Aziz tak merinci bagaimana perhitungan DBH dari hasil sawit tersebut. Namun faktanya saat ini pendapatan pemerintah diluar pajak terkait sektor sawit adalah dari pajak ekspor atau bea keluar yang setiap tahun bisa mencapai Rp 5 triliun.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz kepada detikFinance, Senin (31/10/2011) di kunjungan kerjanya ke Pekanbaru.
Menurut Aziz, saat ini perluasan perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan terus berkembang pesat. Terutama perkembangan tersebut berada di Sumatera Utara dan Riau.
Kenyataannya pemerintah daerah belum mengajukan ke pemerintah pusat soal DBH sawit sebagaimana yang berlaku dalam minyak bumi dan gas. Kedepan potensi perkebunan kelapa sawit dengan hasil hulu dan hilirnya menjadi salah satu primadona untuk perkembangan perekonomian secara nasional
"Sejauh ini kan belum ada DBH untuk perkebunan kelapa sawit. Karena itu kita mengharapkan bagi daerah penghasil perkebunan sawit untuk segera mengajukan RUU DBH. Agar hasil perkebunan sawit kelak dapat dinikmati pemerintah daerah sebagaimana DBH Migas," katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Heri, pemerintah daerah khususnya yang memiliki perkebunan kelapa sawit untuk segera berinisiatif mengajukan naskah tertulis terhadap RUU DBH sawit. Pemerintah daerah harus proaktif untuk bisa menikmati DBH dari sawit tersebut.
"Naskah permohonan RUU DBH sawit ini harus segara diajukan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Jika nantinya pemerintah pusat tidak begitu respons, kita dari DPR siap untuk menggodok masalah tersebut," katanya
Gubernur Riau Rusli Zainal mengatakan data tahun 2010 luas perkebunan sawit di Riau sudah mencapai 2 juta hektar. Luas tersebut setara dengan sekitar 35% sawit nasional yang saat ini luasnya mencapai 7,3 juta hektar. Diperkitakan secar anasional pertumbuhan perkebunan sawit pada tahun 2014 bisa mencapai 10 juta hektar.
"Saat ini Riau menjadi salah satu sentral pengembangan kelapa sawit nasional di Indonesia. Namun berdasarkan data statistik, saat ini jumlah perkebunan sawit di Riau masih yang terluas di Indonesia dibandingkan dengan daerah lainnya," katanya
Sayangnya Aziz tak merinci bagaimana perhitungan DBH dari hasil sawit tersebut. Namun faktanya saat ini pendapatan pemerintah diluar pajak terkait sektor sawit adalah dari pajak ekspor atau bea keluar yang setiap tahun bisa mencapai Rp 5 triliun.
DIKUTIP DARI DETIK ONLINE, SENIN, 31 OKTOBER 2011
