Diskusi Publik Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit.
04 Juli 2022 Admin Website Berita Daerah 140
Diskusi Publik Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit.

SAMARINDA. Gubernur Kaltim Isran Noor berharap sekali, pengembangan ternak sapi dengan pola Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) dapat berjalan dengan baik.

Sehingga, Kaltim yang selama ini masih tergantung daerah lain dalam pemenuhan kebutuhan daging, bisa mewujudkan swasembada daging, bahkan dapat menjadi produsen.

Harapan itu, disampaikan Gubernur Kaltim dalam sambutan yang dibacakan Pj Sekdaprov Kaltim, Riza Indra Riadi saat membuka Diskusi Publik Kebijakan Daerah dalam Implementasi Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit untuk Mendukung Supply Chain Daging Sapi di Ibu Kota Negara, di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Sabtu (2/7/2022).

Gubernur menguraikan, jumlah penduduk Kaltim pada 2021 mencapai 3,7 juta jiwa lebih dengan kebutuhan konsumsi daging sapi pertahun sebesar 9.828,81 ton.

"Jumlah itu setara dengan 62.852 ekor sapi pertahun," sebutnya.

Total populasi sapi di Kaltim mencapai 121.290 ekor, namun ketersediaan sapi yang dapat dipotong hanya sebanyak 11.166 ekor.

Dengan jumlah itu, jelasya, Kaltim masih kekurangan sekitar 51.686 ekor sapi. Kekurangan masih dipenuhi dari luar daerah dalam bentuk sapi potong maupun daging beku.

“Tentu kita tidak ingin jadi penonton terus menerus, tetapi saatnya menjadi produsen,” harap Gubernur.

Dirinya meminta pemangku kepentingan mengambil peran dalam menyukseskan pengembangan peternakan di Kaltim khususnya pengembangan sapi dengan pola SISKA.

Terlebih, merinci data perkebunan. Di Kaltim terdapat lahan kelapa sawit mencapai 1.392.965 hektar. Jika pemeliharaan secara ektensif dengan asumsi dua hektar lahan sawit untuk 1 ekor sapi, maka potensi sapi yang dipelihara bisa mencapai 696.482 ekor

“Memang tidak mudah jika tidak ada kesepakatan dan kesepahaman, karena itu peran serta stakeholder sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Sementara Pj Sekdaprov Kaltim, Riza Indra Riadi menambahkan program integrasi sapi dan kelapa sawit sudah pernah dilakukan, namun program tida berjalan optimal.

“Masih terdapat kendala-kendala administrasi serta kesenjangan dukungan dua dirjen yang berbeda," ungkap Riza.


SUMBER : SEKRETARIAT


Artikel Terkait