Dewa: Kami Tidak Memaksa Masyarakat
13 Januari 2009 Admin Website Artikel 338
Selama ini, katanya, perusahaan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada warga. Termasuk melalui pemerintah desa, kepala adat maupun tokoh-tokoh masyarakat. "Kami juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yang menolak kehadiran kami, namun selalu tidak ada kompromi," ungkapnya. Meski demikian, lanjutnya, pihaknya tidak menyalahkan warga yang tidak mau. Perusahaan tidak memaksa kepada masyarakat untuk ikut dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

"Perusahaan tidak akan memanfaatkan lahan yang belum ada persetujuan dari warga. Jadi meskipun lahan itu berada di areal perizinan perusahaan, kalau memang warga tidak mengizinkan kami tinggalkan. Silakan dikelola sesuai keinginan warga," ujar Dewa. Berkaitan dengan patok yang dipasang, dia menjelaskan bahwa patok tersebut merupakan tanda areal atau lokasi yang diizinkan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk perkebunan kelapa sawit. "Di areal itu nanti masih akan diinventarisir lagi. Akan dipilah-pilah, mana lahan milik perusahaan dan mana lahan milik masyarakat. Kami tidak akan mengambil jika memang lahan itu bukan lahan kami," jelasnya.

Di samping tidak memanfaatkan lahan warga yang belum mengizinkan, perusahaan juga akan membebaskan atau tidak memanfaatkan lahan sepanjang 200 meter dari kanan kiri jalan raya, serta 200 meter dari kanan kiri sungai besar. "Lahan itu (200 meter dari kanan kiri jalan dan kanan kiri sungai), bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan kami juga sudah tidak mengolah lahan yang sudah menjadi persawahan, termasuk ada lokasi yang menjadi sumber air, di situ nanti justru akan dikembangkan menjadi objek wisata," urainya lagi.

Kembali ditegaskannya, bahwa perusahaan tidak akan memaksakan kepada masyarakat. "Kami juga tidak pernah melakukan intimidasi kepada warga. Justru keinginan kami adalah terjalin hubungan baik antara perusahaan dengan warga," ujar Dewa.

Disampaikan, perkebunan kelapa sawit adalah merupakan investasi jangka panjang. Sehingga tanpa ada hubungan kerjasama yang baik antara warga dengan perusahaan, maka perkebunan itu akan sulit terlaksana dengan baik. "Kalau kita selalu ribut dan bermasalah, kapan kerjanya dimulai. Jadi sekali lagi saya jelaskan, kami menginginkan ada kerjasama yang baik dan koordinasi. Mari kita jalan bareng, kalau ada persoalan kita selesaikan dengan diskusi atau cara-cara yang musyawarah. Kami yakin, kita semua menginginkan Bulungan bisa maju," terangnya.

DIKUTIP DARI RADAR TARAKAN, SELASA, 13 JANUARI 2009

Artikel Terkait