CPO Kaltim Tidak Boleh Keluar Daerah
16 Oktober 2017
Admin Website
Berita Daerah
11867
SAMARINDA. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di
Kabupaten Kutai Timur sudah ditetapkan sebagai kawasan industri dan
pengolahan produk turunan kelapa sawit. Bahkan dipastikan dalam waktu
dekat investor segera membangun tangki timbun crude palm oil (CPO) atau
minyak mentah kelapa sawit di KEK Maloy. Karenanya, Gubernur Kaltim Dr H
Awang Faroek Ishak meminta Dinas Perkebunan melakukan koordinasi dengan
seluruh perusahaan kelapa sawit agar produk mereka masuk ke Maloy.
Hal tersebut ditegaskan gubernur saat memimpin rapat percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional Industri di Kariangau Balikpapan, kawasan industri Bontang dan KEK Maloy di Ruang Rapat Tepian 1 Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (13/10).
Menurut dia, selama ini produk kelapa sawit Kaltim kebanyakan dikirim keluar daerah bahkan sampai keluar negeri khususnya produk sawit di wilayah Kabupaten Berau yang dikirim ke Malaysia melalui pelabuhan khusus. "Selain membuat Pergub. Kita juga memantapkan infrastruktur ke Maloy menuju kawasan tangki timbunnya. Pokoknya saya minta tidak ada lagi CPO yang keluar selain ke Maloy," tegasnya.
Disbun diminta segera menginformasikan kepada semua perusahaan perkebunan sawit agar tidak lagi membawa ataupun menjual produk sawitnya keluar dari Maloy. Soal bagaimana polanya nanti, Awang katakan hal itu bisa dibicarakan lebih tehnis. Yang pasti, semua pengusaha perkebunan sawit harus memanfaatkan kawasan ekonomi dan mengirimkan produk sawit mereka ke kawasan ekonomi ini.
Awang juga meminta Dinas PUPR Pera Kaltim agar memantapkan kondisi jalan sebagai aksesibilitas truk-truk pengangkut CPO ke Maloy. Termasuk Dinas Perhubungan agar segera membuat rambu-rambu maupun sarana lainnya demi kemudahan distribusi CPO ke kawasan industri sebab ada beberapa jalur menggunakan jalan umum. Gubernur meminta Dishub mengatur kendaraan pengangkut ataupun truk-truk pengangkut CPO selain tidak menyalahi aturan juga tidak melebihi kapasitas jalan yang dilalui.
"Saya meminta OPD lintas sektor agar meningkatkan sinergi dalam percepatan pembangunan KEK khususnya infrastruktur terkait memudahkan distribusi CPO ke Maloy," harap Awang Faroek. Juga, limbah cair kelapa sawit (POME) tidak dibuang atau dikirim keluar daerah tetapi dimanfatkan untuk biodiesel atau bahan baku pembangkit energi listrik.
Sementara itu Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pera Joko Setiono mengungkapkan kapasitas jalan di Kaltim termasuk jalur menuju maupun di dalam kawasan Maloy hanya maksimal 8 ton.
Hadir mendampingi gubernur, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ichwansyah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Meiliana serta Asisten Administrasi Umum Bere Ali. Selain itu Direktur Utama Perusda MBS KEK Maloy Agus Dwitarto danpimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim.
Tampak pula Kepala Dinas Perkebunan H Ujang Rachmad, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura H Ibrahim dan Kepala Dinas Perhubungan H Salman Lumoindong serta kepala biro dan staf ahli gubernur. (yans/sul/ri/humasprov)
SUMBER : SEKRETARIAT PROV. KALTIM
Hal tersebut ditegaskan gubernur saat memimpin rapat percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional Industri di Kariangau Balikpapan, kawasan industri Bontang dan KEK Maloy di Ruang Rapat Tepian 1 Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (13/10).
Menurut dia, selama ini produk kelapa sawit Kaltim kebanyakan dikirim keluar daerah bahkan sampai keluar negeri khususnya produk sawit di wilayah Kabupaten Berau yang dikirim ke Malaysia melalui pelabuhan khusus. "Selain membuat Pergub. Kita juga memantapkan infrastruktur ke Maloy menuju kawasan tangki timbunnya. Pokoknya saya minta tidak ada lagi CPO yang keluar selain ke Maloy," tegasnya.
Disbun diminta segera menginformasikan kepada semua perusahaan perkebunan sawit agar tidak lagi membawa ataupun menjual produk sawitnya keluar dari Maloy. Soal bagaimana polanya nanti, Awang katakan hal itu bisa dibicarakan lebih tehnis. Yang pasti, semua pengusaha perkebunan sawit harus memanfaatkan kawasan ekonomi dan mengirimkan produk sawit mereka ke kawasan ekonomi ini.
Awang juga meminta Dinas PUPR Pera Kaltim agar memantapkan kondisi jalan sebagai aksesibilitas truk-truk pengangkut CPO ke Maloy. Termasuk Dinas Perhubungan agar segera membuat rambu-rambu maupun sarana lainnya demi kemudahan distribusi CPO ke kawasan industri sebab ada beberapa jalur menggunakan jalan umum. Gubernur meminta Dishub mengatur kendaraan pengangkut ataupun truk-truk pengangkut CPO selain tidak menyalahi aturan juga tidak melebihi kapasitas jalan yang dilalui.
"Saya meminta OPD lintas sektor agar meningkatkan sinergi dalam percepatan pembangunan KEK khususnya infrastruktur terkait memudahkan distribusi CPO ke Maloy," harap Awang Faroek. Juga, limbah cair kelapa sawit (POME) tidak dibuang atau dikirim keluar daerah tetapi dimanfatkan untuk biodiesel atau bahan baku pembangkit energi listrik.
Sementara itu Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pera Joko Setiono mengungkapkan kapasitas jalan di Kaltim termasuk jalur menuju maupun di dalam kawasan Maloy hanya maksimal 8 ton.
Hadir mendampingi gubernur, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ichwansyah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Meiliana serta Asisten Administrasi Umum Bere Ali. Selain itu Direktur Utama Perusda MBS KEK Maloy Agus Dwitarto danpimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim.
Tampak pula Kepala Dinas Perkebunan H Ujang Rachmad, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura H Ibrahim dan Kepala Dinas Perhubungan H Salman Lumoindong serta kepala biro dan staf ahli gubernur. (yans/sul/ri/humasprov)
SUMBER : SEKRETARIAT PROV. KALTIM
