Penanaman Sawit Bagian dari Program Pemerintah
30 Juni 2008 Admin Website Artikel 302
#img1# Disektor pertanian khususnya tanaman sawit pada tahun 2009 kedepan, 50 persen masyarakat Nunukan diperkirakan sudah menanam komoditi ini.

Program yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 hingga sekarang menurut Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan, H. Hanafiah SE, untuk mendukung program tersebut, pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah memberikan bantuan modal kepada masyarakat berupa bantuan bibit sawit dan pupuk dan teknologinya sedangkan masyarakat hanya dibebankan menyediakan lahannya, yang luasnya rata-rata 2 hektar.

Dalam pelaksanaanya, kendati pemerintah punya program disektor sawit namun menurutnya program tersebut tidak semuanya dapat dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Nunukan, misalkan saja Kecamatan krayan yang tidak cocok dengan tanaman sawit akan tetapi lebih berpotensi jika ditanami tanaman fanili serta pengembangan ternak. "itu baru satu sektor program pemerintah dan banyak lagi program-program yang berpihak kepada masyarakat yang tujuan akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat," tegas Hanafiah

Program yang bertujuan, agar masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan bisa mendapatkan sumber pendapatan yang permanen dimana selama ini belum terjadi.

Hal yang sulit bisa menjadi muda jika ada keinginan yang kuat dalam mengatasi persoalan tersebut, misalkan saja pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan kemudahan kepada para investor yang ingin masuk ke Nunukan menanamkan modalnya. Dibidang perkebunan kelapa sawit masih kurangnya pabrik-pabrik pengelolah CPO sehingga menjadi problem bagi petani sawit namun demikian pemerintah juga punya rencana jika persoalan tersebut tidak ada diatasi, bukan tidak mungkin perusda yang bisa melakukannya dengan cara perusda yang menampung hasil pertanian dengan membangun pabrik yang berskala kecil. #img2#

Lebih lanjut dikatakan Hanafiah, pemerintah juga telah melakukan beberapa tobosan diantaranya memberikan kemudahan kepada investor yang akan masuk ke Nunukan seperti mempercepat pengurusan administrasi, membangun infrastruktur jalan, jembatan. Bukan itu saja Lamijung di uji coba sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Keuangan mikro juga merupakan bagian dari program pemkab Nunukan, dimana dalam pelaksanaannya masyarakat yang telah membentuk kelompok diberikan modal usaha.

Trobosan soal transparasi dan kebijakan pemerintah daerah lebih lanjut dikatakan Hanafiah, saat ini masyarakat sudah dapat mengakses informasi-informasi yang ada dipemerintah namun diakuinya sistem ini belum seutuhnya dapat diakses.

DIKUTIP DARI KALTIM POST, SABTU, 28 JUNI 2008

Artikel Terkait