JAKARTA. Pemerintah tidak khawatir kalau minyak sawit (crude palm oil/CPO) tidak masuk ke dalam daftar produk ramah lingkungan. Jika begitu, CPO akan memperoleh fasilitas tarif bea masuk maksimal 5% di antara negara-negara APEC.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro melihat permintaan CPO dari banyak negara masih tinggi tanpa pemotongan bea masuk. "Itu masih kompetitif," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/9).

Di sisi lain, pemerintah masih bisa memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) untuk mengurangi bea masuk CPO.

"Kita kan punya banyak FTA ya, AFTA (ASEAN Free Trade Agreement), macam-macam lah termasuk nanti ada juga bilateral FTA dengan Pakistan misalnya," tuturnya.

Dengan menggunakan FTA, ekspor CPO Indonesia akan dikenakan bea masuk 0%. "Kemudian ASEAN dengan Australia yang awalnya CPO kena bea masuk, dengan adanya AANZFTA (ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement) itu akan nol," lanjut Bambang.

Dengan begitu CPO Indonesia masih memiliki peluang besar menembus banyak negara, tidak hanya negara APEC. "Kita ke mana-mana kalaupun kita tidak bisa mendapatkan bea masuk nol di beberapa negara, kita masih bisa lewat jalur FTA," cetusnya.

DIKUTIP DARI MEDIA INDONESIA, JUMAT, 7 SEPTEMBER 2012