Outlet CPO Kalimantan di Maloy
25 April 2008 Admin Website Artikel 446
Kedua pihak telah sepakat menempatkan outlet Crude Palm Oil (CPO) Kalimantan di Maloy. GAPKI dan Pemkab Kutim menilai, Maloy lebih strategis dibanding Ketapang maupun Batu Licin (Kalsel).

"Mengapa Maloy lebih bagus? Karena berhadapan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI, yang pada masa datang diperkirakan 50 ribu kapal hilir-mudik di kawasan itu," jelas Awang, di hadapan peserta seminar Agribisnis Club di Hotel Borneo belum lama ini.

#img1# AFI menghitung, jika total target Provinsi Kaltim dengan 1 juta hektare, kemudian Kalteng 2 juta hektare, Kalbar 2 juta hektare, dan Kalsel sekitar 750 hektare, maka diperkirakan perkebunan kelapa sawit di empat provinsi ini akan mencapai 6 juta hektare. Hal tersebut secara otomatis memerlukan outlet ekspor dan paling tepat dibangun di Maloy.

Semua industri kelapa sawit akan diolah dan diproduksi di Maloy. Dia kemudian mengajak peserta seminar dari perwakilan pengusaha perkebunan itu membayangkan ke depan Maloy akan berkembang, seperti kawasan industri di Port Plank Johor, Malaysia.

#img2# Dikatakan, guna mendukung pengembangan Maloy, Pemkab Kutim telah memenuhi enam persyaratan untuk diusulkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Yakni, komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, rencana tata ruang dan studi kelayakan serta AMDAL juga terpenuhi. Letak Maloy yang strategis, dekat dengan jalur perdagangan internasional dan berhadapan dengan ALKI 2, sehingga layak dikembangkan. Selain itu, dukungan infrastruktur dan lahan di Maloy sudah tersedia.

Juga sudah disiapkan dukungan kerja sama dengan PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan, untuk mendirikan Pustekinfo (pusat teknologi dan informasi) perkebunan. "Jika Maloy terwujud, maka hasil perkebunan tidak lagi melalui Surabaya, ke Singapura. Jadi nanti orang Sulawesi cukup menyeberang ke Kalimantan," katanya.

Pada kesempatan itu, AFI juga memaparkan program Pemkab Kutim dalam menyukseskan revitalisasi pertanian. Di antaranya, program redistribusi lahan seluas lima hektare secara bertahap sekaligus memberikan sertifikat hak milik lahan, pemberian bantuan bibit dan alat pertanian, meningkatkan SDM dengan mendirikan pusat pendidikan agribisnis di Kecamatan Kaubun. Selanjutnya, mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) Kutim yang mahasiswanya begitu lulus langsung dipekerjakan di perkebunan, hingga kebijakan menambah anggaran pertanian dalam APBD.

"Kami telah membagi-bagikan tidak kurang dari 38 ribu sertifikat gratis, dan itu menjadi modal awal dan akses bagi petani untuk bekerja sama dengan perusahaan," ujar AFI.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bisa bekerja di perusahaan sawit, tapi juga memiliki lahan untuk digarap sendiri.

DIKUTIP DARI KALTIM POST, JUMAT, 25 APRIL 2008

Artikel Terkait