JAKARTA. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur memasuki babak baru. Dukungan datang dari banyak pihak untuk mendukung sukses pembangunan kawasan industri dan pelabuhan berkelas internasional yang menjadi mimpi besar Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak sejak masih menjabat bupati Kutai Timur (Kutim) itu.

Dukungan diantaranya tergambar dari kucuran dana APBN dan juga minat investasi swasta di kawasan tersebut. Bahkan jika tidak aral melintang,  Oktober 2017 direncanakan Presiden Joko Widodo akan kembali ke Kaltim  untuk meresmikan pengoperasian KIPI Maloy.

"Jadi jangan pernah ragukan Maloy. KIPI Maloy pasti terwujud dengan kekompakan kita bersama. Saya sudah ke beberapa kawasan industri dan saya yakin Maloy yang paling siap," kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat memimpin rapat membahas kelanjutan pembangunan KIPI Maloy bersama para pengusaha perkebunan dan pertambangan batubara, instansi teknis terkait dan Pemkab Kutim di aula Kantor Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta, Senin (6/6).

Gubernur meyakinkan para pengusaha, bahwa keberadaan KIPI Maloy nantinya akan sangat membantu para pengusaha untuk mengembangkan usaha mereka. Baik perusahaan yang bergerak di klaster industri oleochemical, batubara maupun oil and gas.

KIPI Maloy lanjut Gubernur, berada dalam geostrategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang di masa depan akan menjadi alur laut perdagangan   internasional potensial, khususnya di kawasan Asia Timur. Dalam pandangan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang sudah datang ke Maloy, periode April lalu, Maloy dinilai lebih baik dari rencana pengembangan kawasan industri lainnya di Indonesia karena akses menuju dan akses di dalam kawasan industri sudah bagus. "Kantor Administrator juga ada di dalam kawasan industri Maloy. Itu nilai lebih untuk Maloy," ujar Awang.

Dari jalan trans Kalimantan menuju Maloy, telah dibangun jalan berkualitas tinggi sepanjang 17 km. Sedangkan keperluan lainnya saat ini dalam proses penyediaan. Urusan ketersediaan air misalnya, Pemprov Kaltim melalui APBD Kaltim multi years contract (MYC) telah menyiapkan alokasi anggaran untuk air bersih dengan kapasitas 200 liter perdetik dan anggaran mencapai Rp180 miliar. Sedangkan air baku dengan persediaan 500 liter perdetik dengan anggaran Rp153 miliar.

"Dua kegiatan ini akan dimulai Juni 2016 dan akan berakhir pada 2018," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum HM Taufik Fauzi.

Sedangkan untuk keperluan listrik bagi perusahaan yang akan berinvestasi di kawasan industri Maloy, kerjasama akan dilakukan antara PT Kaltim Pelabuhan Internasional Maloy (KPIM) dengan salah satu perusahaan asal Korea Selatan. Penggunaan listrik selanjutnya akan diatur oleh PT. Kaltim Kawasan Industri Maloy (KKIM). Dua perusahaan ini merupakan perusahaan yang dibentuk oleh Pemprov Kaltim melalui Perusda MBS dan Pemkab Kutim melalui PT. KTI. PT. KPIM akan mengurus persoalan pengaturan Pelabuhan Internasional Maloy, sedangkan PT.KKIM mengelola kawasan industri yang akan diisi perusahaan-perusahaan investor. Mereka juga menjamin ketersediaan listrik ini sejak awal pembukaan industri hingga pengembangannya kelak.

"Saya sangat senang karena kemajuan Maloy terlihat jelas hari ini. Harapan saya, tidak boleh lagi ada produk mentah yang kita ekspor. Kita harus olah semua di sini agar memberi nilai tambah untuk daerah ini. Karena itu saya sangat berharap,  walaupun Awang Faroek sudah tidak menjadi Gubernur, Maloy harus selesai. Maloy harus berkembang karena ini adalah salah satu keunggulan kita," pungkas Gubernur.

Direktur Utama PT. KKIM Agus Dwitarto menjelaskan, saat ini baru ada satu perusahaan yang telah menjadi pionir di kawasan industri tersebut, yakni PT. Indonesia Plantation Sinergy (IPS). Perusahaan ini telah membangun pabrik CPO dan tangki timbun, waduk, pabrik pengolahan limbah, pabrik biodiesel, serta pabrik refinery.

"Kami mengundang perusahaan-perusahaan yang lain untuk segera mengikuti PT. IPS. Kami akan berikan pelayanan terbaik untuk anda sekalian. Intinya, kami tidak hanya akan memberikan apa yang anda inginkan, tetapi kami akan berikan apa yang anda butuhkan. Semua kami siapkan jika kita deal,"  beber Agus.

Sementara Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim Diddy Rusdiansyah menjelaskan singkat, bahwa para pengusaha tidak perlu khawatir dengan proses ijin yang bertele-tele, karena Kaltim telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Silahkan ke kantor. Jika semua lengkap, datang pagi, sore sudah bisa pulang," ujar Diddy disambut aplaus peserta rapat.

Para pimpinan perusahaan pertambangan dan perkebunan yang hadir dalam rapat tersebut secara umum menyambut baik informasi ini. Secara khusus mereka juga akan menindaklanjuti kerjasama ini dengan PT. KKIM dan PT.  KPIM. Grup perusahaan perkebunan yang hadir diantaranya dari Swakarsa, Wilmar, Sinar Mas dan Astra. Acara juga dihadiri Bupati Kutai Timur dan jajaran BPN Kaltim.  (sul/es/humasprov)

SUMBER : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETPROV. KALTIM