Moratorium PNS Kurangi Beban Anggaran Negara
SAMARINDA. Wacana Moratorium atau penghentian sementara penerimaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia mendapat sambutan dari
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Dr Asmawi
Rewansyah, yang dinilai salah satu cara mengurangi beban anggaran
negara.
Didampingi Kepala Pusat Kajian dan Pelatihan dan Pendidikan Aparatur
(PKP2A) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda, Meiliana, di
Samarinda, Senin (25/7), dijelaskan kebutuhan PNS saat ini harus
disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota masing-masing daerah, jangan
sampai jumlah PNS membebani anggaran.
"Jadi ada dinas-dinas yang harus dievaluasi untuk dileburkan atau
dihapuskan. Misalnya di suatu kota yang tidak memiliki areal pertanian
atau kehutanan, sangat tidak relevan jika masih memiliki dinas pertanian
atau kehutanan," ujarnya.
Menurut dia, pekerjaan sebagai PNS memang tidak memiliki gaji besar,
tetapi berbagai tunjangan yang diberikan pemerintah sudah mencukupi
untuk hidup layak dan sejahtera. "Inilah yang menjadi daya tarik masyarakat berlomba-lomba untuk
menjadi PNS," ujarnya tersenyum.
Selain itu, ujarnya menjadi PNS adalah suatu pekerjaan istimewa karena
memiliki berbagai hak yang tidak dimiliki masyarakat biasa, diantaranya
hak mengambil keputusan menyangkut hak hidup orang banyak, hak diskresi
atau pengambilan keputusan secara bebas.
Asmawi menilai kinerja aparatur pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir
terus membaik, khususnya di Kaltim dengan banyaknya pendidikan dan
pelatihan (Diklat) yang diberikan pemerintah.
Pembekalan Diklat ini menjadi kewajiban pemerintah, baik pusat, provinsi
maupun kabupaten/kota.
"Sayangnya masih ada kabupaten dan kota yang
tidak memiliki anggaran untuk menambah kompetensi aparatur, seolah-olah
peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini hanya tugas Pemerintah
Pusat saja," tegasnya.
SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM
