Moratorium PNS Kurangi Beban Anggaran Negara
27 Juli 2011 Admin Website Artikel 261

SAMARINDA. Wacana Moratorium atau penghentian sementara penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia mendapat sambutan dari Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Dr Asmawi Rewansyah, yang dinilai salah satu cara mengurangi beban anggaran negara.

Didampingi Kepala Pusat Kajian dan Pelatihan dan Pendidikan Aparatur (PKP2A) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda, Meiliana, di Samarinda, Senin (25/7), dijelaskan kebutuhan PNS saat ini harus disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota masing-masing daerah, jangan sampai jumlah PNS membebani anggaran.

"Jadi ada dinas-dinas yang harus dievaluasi untuk dileburkan atau dihapuskan. Misalnya di suatu kota yang tidak memiliki areal pertanian atau kehutanan, sangat tidak relevan jika masih memiliki dinas pertanian atau kehutanan," ujarnya.

Menurut dia, pekerjaan sebagai PNS memang tidak memiliki gaji besar, tetapi berbagai tunjangan yang diberikan pemerintah sudah mencukupi untuk hidup layak dan sejahtera. "Inilah yang menjadi daya tarik masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi PNS," ujarnya tersenyum.

Selain itu, ujarnya menjadi PNS adalah suatu pekerjaan istimewa karena memiliki berbagai hak yang tidak dimiliki masyarakat biasa, diantaranya hak mengambil keputusan menyangkut hak hidup orang banyak, hak diskresi atau pengambilan keputusan secara bebas.

Asmawi menilai kinerja aparatur pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir terus membaik, khususnya di Kaltim dengan banyaknya pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diberikan pemerintah. Pembekalan Diklat ini menjadi kewajiban pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

"Sayangnya masih ada kabupaten dan kota yang tidak memiliki anggaran untuk menambah kompetensi aparatur, seolah-olah peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini hanya tugas Pemerintah Pusat saja," tegasnya.

SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM


Artikel Terkait