(0541)736852    (0541)748382    disbun@kaltimprov.go.id

Malinau Barat Siapkan 8600 Ha Tanah

27 Januari 2009 Admin Website Artikel 2239
JPI merupakan salah satu investor yang telah merencanakan pengembangan perkebunan sawit di Malinau Barat. Sebelum menggelar pertemuan ini, pihak JPI sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan sosialisasi langsung dengan masyarakat. "Pertemuan sekarang merupakan prasosialisasi sebelum pertemuan lebih detil dan matang dilakukan nanti tanggal 29 pekan depan." ungkap Juid.

Diinformasikan Juid, Malinau Barat telah menyediakan lahan untuk perkebunan sawit ini seluas 23.300 hektar. Namun, pada tahap pertama atau tahap pembukaan ini, PT JPI baru akan membuka lahan perkebunan seluas 8.600 hektar. Areal seluas itu, berada di 9 desa se-kecamatan Malinau Barat. "Rencananya, lahan yang digunakan itu milik masyarakat. Bukan saja milik warga Malinau Barat, tapi juga warga luar yang memiliki tanah atau lahan di Kecamatan Malinau Barat." sebutnya.

Melalui ketiga belah pihak yakni perusahaan selaku investor perkebunan, pemerintah, dan masyarakat yang digelar Kamis ini dan Kamis pekan depan, diharapkan ada kemufakatan antara ketiga pihak tersebut. Pemerintah dan perusahaan, telah berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam upaya mengembangkan perkebunan sawit tersebut. "Tinggal masyarakat sendiri, sungguh-sungguh atau tidak." tandasnya. Namun kendati demikian, pihaknya juga mengharapkan ada kematangan sosialisasi dan dialog khususnya antara masyarakat dengan perusahaan agar di belakang tidak muncul permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan. "Tapi memang masyarakat kami sudah antusias. Tinggal mematangkan kesepakatan-kesepakatan dengan pihak JPI," pungkasnya.

Tahun 2008 lalu PT JPI ini juga telah melakukan presentase kepada pemerintah yang dihadiri pejabat dan dinas terkait. Dari paparan itu, Pemkab Malinau secara prinsip sudah mendukung masuknya investor yang ingin mengembangkan usaha di Bumi Intimung ini sepanjang mendapat respons positif dari masyarakat.

DIKUTIP DARI KALTIM POST, JUMAT, 23 JANUARI 2009

Artikel Terkait