Kementan Masih Kaji Dampak Penurunan BK Minyak Sawit Malaysia
16 Oktober 2012
Admin Website
Artikel
4700
JAKARTA. Kementerian Pertanian masih mengkaji langkah Pemerintah
Malaysia mengeluarkan kebijakan penurunan bea keluar minyak kelapa sawit
mentah (CPO).
Menteri Pertanian Suswono mengatakan menurunkan bea masuk CPO merupakan hak Malaysia dan Indonesia juga mempunyai hak untuk peningkatan daya saing.
"Tentu kami akan pelajari dampak dari kebijakan itu, apakah akan mempengaruhi Indonesia. Yang jelas kami sudah sepakat untuk mengatur suplai agar menguntungkan bagi kedua negara," ujarnya seusai konferensi pers soal Hari Pangan Sedunia, Senin (15/10/2012).
Pemerintah Malaysia sudah mengeluarkan kebijakan menurunkan bea keluar CPO yang berlaku 1 Januari tahun depan. Bea Keluar CPO Malaysia diturunkan dari 23% menjadi 8-10%. Kebijakan ini sebagai respon atas menurunnya harga CPO dunia.
Suswono memastikan pemerintah tidak akan gegabah mengikuti langkah Malaysia itu. Menurutnya, jika Indonesia mengikuti jejak Malaysia menurunkan bea keluar CPO sama saja bunuh diri bersama. "Kami pasti akan bicarakan dengan Malaysia. Kami sudah ada komitmen kedua negara tidak ingin saling merugikan."
Sambil menunggu hasil kajian keluar, Suswono tidak mau memberikan respons banyak. Namun, katanya, pada dasarnya pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai produsen terbesar CPO dunia harus menjadi penentu harga dan bukan diatur oleh negara konsumen. Indonesia dan Malaysia menguasai 90% perdagangan CPO dunia.
Penentuan harga ini, lanjutnya, akan dilakukan dengan membatasi pasokan ekspor. Indonesia akan membatasi pasokan dengan cara menahan stok dan hilirisasi produk akhir, seperti pengolahan CPO untuk produk oleochemical.
"Saya kira pembatasan pasokan ekspor ini akan efektif. Bagaimanapun juga kalau mengatur suplai sesuai dengan kebutuhan pasar maka harga akan bisa dijaga," ujarnya. (bas)
Menteri Pertanian Suswono mengatakan menurunkan bea masuk CPO merupakan hak Malaysia dan Indonesia juga mempunyai hak untuk peningkatan daya saing.
"Tentu kami akan pelajari dampak dari kebijakan itu, apakah akan mempengaruhi Indonesia. Yang jelas kami sudah sepakat untuk mengatur suplai agar menguntungkan bagi kedua negara," ujarnya seusai konferensi pers soal Hari Pangan Sedunia, Senin (15/10/2012).
Pemerintah Malaysia sudah mengeluarkan kebijakan menurunkan bea keluar CPO yang berlaku 1 Januari tahun depan. Bea Keluar CPO Malaysia diturunkan dari 23% menjadi 8-10%. Kebijakan ini sebagai respon atas menurunnya harga CPO dunia.
Suswono memastikan pemerintah tidak akan gegabah mengikuti langkah Malaysia itu. Menurutnya, jika Indonesia mengikuti jejak Malaysia menurunkan bea keluar CPO sama saja bunuh diri bersama. "Kami pasti akan bicarakan dengan Malaysia. Kami sudah ada komitmen kedua negara tidak ingin saling merugikan."
Sambil menunggu hasil kajian keluar, Suswono tidak mau memberikan respons banyak. Namun, katanya, pada dasarnya pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai produsen terbesar CPO dunia harus menjadi penentu harga dan bukan diatur oleh negara konsumen. Indonesia dan Malaysia menguasai 90% perdagangan CPO dunia.
Penentuan harga ini, lanjutnya, akan dilakukan dengan membatasi pasokan ekspor. Indonesia akan membatasi pasokan dengan cara menahan stok dan hilirisasi produk akhir, seperti pengolahan CPO untuk produk oleochemical.
"Saya kira pembatasan pasokan ekspor ini akan efektif. Bagaimanapun juga kalau mengatur suplai sesuai dengan kebutuhan pasar maka harga akan bisa dijaga," ujarnya. (bas)
DIKUTIP DARI BISNIS INDONESIA, SELASAN, 16 OKTOBER 2012
