Kaltim Mantapkan Green Growth Economy
SAMARINDA. Komitmen Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak untuk
membangun perekonomian daerah yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan, bukan sekadar retorika. Kampanye pembangunan Kaltim dengan
pertumbuhan ekonomi hijau menjadi satu program yang terus diperjuangkan
dan dipersiapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kaltim 2013 – 2018 dan Visi Kaltim 2030.
Salah satu upaya
dilakukan dengan menggandeng kerjasama Global Green Growht Institute
(GGGI), lembaga internasional (inter governmental) yang menaruh konsen
besar dalam pembangunan ekonomi hijau.
Pembangunan ekonomi hijau adalah model pembangunan yang akan memberi
perhatian besar terhadap aspek-aspek kelestarian lingkungan dan tidak
hanya sekedar mengandalkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan kekuatan
persediaan sumber daya alam tak terbarukan (unrenewable resources).
"Kita bisa melihat pengalaman yang kurang bagus ketika kita tidak
memikirkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Setelah booming kayu
berpindah ke pertambangan batu bara. Angka pengangguran meningkat dengan
sangat tajam. Jika tidak kita antisipasi, usai booming batu bara,
jumlah pengangguran pasti akan lebih besar lagi. Ini harus kita waspadai
dari sekarang," kata Awang Faroek, dalam sambutan tertulis yang
dibacakan Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim, H Bere Ali saat
membuka Workshop Kerjasama Kalimantan GGGI di Samarinda, Kamis (18/7).
Karena itu, ke depan pada RPJMD dan Visi Kaltim 2030, ekonomi Kaltim
harus tumbuh dengan model ekonomi dan industri berbasis sumber daya
alam yang terbarui (renewable resources).
Selanjutnya, dengan roadmap pembangunan ekonomi yang akan disusun
bersama antara tim tehnis GGGI dan Pemprov Kaltim melalui Bappeda
Kaltim, diharapkan hingga tahun 2030, ekonomi Kaltim akan didominasi
oleh pertumbuhan industri dan usaha manufaktur berbasis sumber daya alam
terbarukan, sektor pertanian dan industri jasa. Sedangkan sektor
pertambangan akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di urut terakhir.
Bere Ali menambahkan, dalam upaya yang lain, Pemprov Kaltim juga terus
melakukan kebijakan untuk penghematan semaksimal mungkin terhadap
eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan agar lebih memiliki umur
pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih panjang, dengan tetap
memperhatikan pentingnya kelestarian lingkungan. Penghentian secara
frontal, menurutnya juga bukan langkah yang bijak.
"Green growth economy pada intinya adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan tetap menjaga aspek-aspek lingkungan dan tidak
melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali," pungkas
Bere.
Sementara itu, Country Program Director Indonesia GGGI, Anna van
Paddenburg, menjelaskan, kerjasama dilakukan untuk membantu Pemprov
Kaltim mencapai sustainable development (pembangunan berkelanjutan)
dengan cara mengembangkan green growth economy.
"Hal penting yang harus kita lakukan adalah mengubah cara pandang
pertumbuhan ekonomi yang sekaligus mengurangi kemiskinan yang inklusif
dengan tetap menjaga ekosistem lingkungan. Kerjasama kami lakukan,
karena visi Kaltim saat ini yang sudah mengarah ke arah itu," ujar Anna.
Menurutnya, pembangunan ekonomi Kaltim ke depan harus mempertimbangkan 3
hal penting, yakni jaminan pertumbuhan ekonomi, jaminan peningkatan
kesejahteraan sosial dan kelestarian ekosistem lingkungan hidup.
"Kalau ekosistem lingkungan hidup itu rusak, maka tidak akan ada
jasa-jasa lingkungan. Pada saat jasa-jasa lingkungan sudah tidak ada,
maka ekonomi juga tidak akan jalan. Siapa yang akan dirugikan pada
kondisi itu? Inilah yang menjadi perhatian gubernur, dan GGGI akan
membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk RPJMD dan Visi
Kaltim 2030," ungkap wanita keturunan Indonesia – Belanda itu.
Rekomendasi dan produk yang diharapkan dari kerjasama ini adalah
pengembangan sektor-sektor usaha yang renewable, ramah lingkungan dan
mampu mengembangkan perekonomian di pedesaan dan perkotaan.
"Jadi mendukung roor economic development dan urban economic development," imbuhnya.
Soal lahan misalnya, lahan semestinya dikelola dengan baik dan
pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk pengelolaanya.
Demikian pula untuk urusan energy. Saat ini, energy banyak mengandalkan
oil and gas, dan coal.
Kondisi ini akan selalu ada, tetapi bagaimana caranya ketergantungan
ini bisa ditekan dengan pengembangan renewable energy resources. Ke
depan, renewable energy resources ini akan menjadi yang utama dan bukan
lagi energy yang bersumber dari minyak dan gas atau batu bara.
"Kami akan menyusun roadmap pembangunan ekonomi yang akan diukur dengan
key performance indicator dan memenuhi target-target tertentu.
Sektor-sektor yang dibangun di Kaltim harus lebih menuju kepada
pertumbuhan yang sustainable (berkelanjutan), sekaligus baik bagi
masyarakat dan baik pula bagi lingkungan," beber Anna.
GGGI juga melakukan assesstmen untuk proyek-proyek MP3EI. Proyek-proyek
mana yang akan didorong untuk menjadi hijau dan yang belum mendekati,
akan terus didorong untuk mendekati green growth economy.
"Workshop ini sekaligus untuk meminta masukan kepada masyarakat, akademisi, mahasiswa dan para pengusaha,” sambungnya.
Hadir pula dalam workshop tersebut sebagai pembicara, Kepala Dinas
Pariwisata Kaltim HM Aswin yang memaparkan potensi pengembangan potensi
wisata Pulau Derawan yang juga menjadi salah satu program Masterplan
Percepatan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor III
Kalimantan. (sul/hmsprov)
//Foto: UNTUK MASA DEPAN. Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak
menyerahkan bibit pohon pada warga di Loa Janan Kukar. Gerak pembangunan
Kaltim di masa depan beroreintasi pada pembangunan ekonomi hijau.
(dok/humasprov kaltim).
SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM
.JPG)
