JAKARTA. Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak
menghadiri rapat usulan Perpanjangan Pembangunan KEK MBTK di Kementerian
Koordinator Perekonomian, Selasa (27/2). Rapat dipimpin Deputi Bidang
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo. Rapat
dihadiri Bupati Kutai Timur H Ismunandar, Asisten Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan H Ichwansyah, Kepala Bappeda H Zairin Zain,
Kepala Dinas PUPR Pera HM Taufik Fauzi dan Kadishub Kaltim H Salman
Lumoindong, Kepala Disbun Ujang Rachmad, Staf Ahli Gubernur dan beberapa
Kepala Biro.
Gubernur Awang Faroek menegaskan Kawasan
Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) untuk
hilirisasi kelapa sawit (KIPI Maloy) dan batu bara. "Luas lahan KEK
diusulkan 1.000 ha dan lahan yang sudah dibebaskan sekitar 518 hektar,"
ungkap Awang Faroek, Selasa (27/2). Saat ini sudah beroperasi pabrik
kelapa sawit kapasitas 60 ton per jam, pabrik inti sawit kapasitas
100-300 ton per jam, 6 tangki timbun CPO dan CPKO kapasitas total 48
ribu ton, waduk 45 hektar, pelabuhan khusus dan perumahan.
Gubernur menegaskan bahkan KEK Maloy
sudah beroperasi dan telah menelan investasi sejak 2011-2018 tidak
kurang dari Rp2,05 triliun terdiri APBD sekitar Rp846,6 miliar dan APBN
sebesar Rp1,2 triliun. Karenanya, gubernur meminta Dewan Nasional KEK
mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Kaltim.
Selain itu, gubernur menyanggupi apa yang menjadi keinginan Dewan
Nasional KEK agar dalam dua bulan KEK MBTK sudah memiliki sertifikasi
lahan, sarana air baku dan air bersih, pintu gerbang dan batas kawasan,
dan standar pelayanan pengelola termasuk tata tertib kawasan.
Menurut Awang, sertifikasi lahan dari
BPN dan keberadaan sarana pendukung lainnya juga telekomunikasi akan
memberikan kepastian bagi investor yang akan berinvestasi di Maloy. "KEK
menjadi pendorong sekaligus pemicu pertumbuhan ekonomi dan investasi di
Benua Etam," katanya. Dia menambahkan pemerintah daerah meminta agar
Perpres 91 Tahun 2017 benar-benar diimplementasikan di kawasan Maloy
terutama dalam memberikan kemudahan berinvestasi di daerah.
Sementara itu Deputi Bidang Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo mengemukakan
pemerintah terus mendorong pengoperasian tujuh KEK pada 2018 dapat
terealisasi sepenuhnya termasuk Maloy. "Untuk dapat beroperasi, KEK
harus dapat memenuhi kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia
hingga perangkat pengendalian administrasi," ujarnya. Dia menyebutkan
kelengkapan ini meliputi pengadaan hingga pematangan lahan, ketersediaan
jalan, listrik, jaringan air bersih dan sistem air limbah.
Selain itu, harus tersedia sistem
pengelolaan sampah, pemadam kebakaran hingga kantor administrasi
pengelolaan kawasan dan sistem keamanan. "Jika kriteria ini sudah
terpenuhi, KEK bisa diresmikan operasionalnya,” ungkap Wahyu. Tujuh
kawasan yang ditargetkan untuk beroperasi 2018 yakni kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, KEK Galang Batang, KEK Tanjung Kelayang,
KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Bitung, KEK Tanjung Api-api dan
KEK Morotai.
Hadir mendampingi gubernur, tampak Dirut
Perusda MBS Agus Dwitarto, Kepala Dinas PMPTSP Diddy Rusdianyah dan
Kepala Diskominfo Abdullah Sani, pimpinan dan anggota GAPKI, pimpinan
perusahaan perkebunan besar swasta, asisten dan pimpinan OPD Kabupaten
Kutai Timur.
Jajaran Dewan Nasional KEK tampak
Sekretaris Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso, Wakil Ketua 2 Tim
Pelaksana Dewan Nasional KEK Elen Setiadi dan Budi Santoso serta
Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto. (yans/sul/humasprov)
SUMBER : SEKRETARIAT PROV. KALTIM
