Hari Ini Launching Zona Integritas di Kaltim
22 Oktober 2012 Admin Website Artikel 332
SAMARINDA. Dalam rangka mendorong percepatan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat komitmen untuk mewujudkan Kaltim menjadi Island of Integrity sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan, maka Pemprov Kaltim melakukan pencanangan pembangunan Zona Intergitas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kaltim, S Adiyat, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan media cetak dan elektronik di Samarinda di ruang rapat Biro Humas dan Protokol, Kamis (18/10).

"Pencanangan pembangunan ZI menuju WBK akan dilaksanakan pada hari ini di Pendopo Lamin Etam. Pencanangan tersebut akan melibatkan dengan pemerintah kabupaten/kota se Kaltim serta SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim," jelas Adiyat.

Dijelaskannya, pencanangan pembangunan ZI menuju WBK di Kaltim akan disaksikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI.

"Kita juga mengundang Bupati/Walikota dan instansi vertikal serta BUMN dan BUMD untuk menyaksikan pencanangan ZI menuju WBK, sebagai bukti dari komitmen Pemprov untuk mewujudkan Kaltim sebagai Island of Integrity," jelasnya.

Pencanangan tersebut, menurut Adiyat, juga merupakan bukti dari konsistensi Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak yang selama ini bertekad untuk mereformasi birokrasi di jajaran Pemprov Kaltim dalam rangka menjalankan pemerintahan yang bersih dan melayani.

"Tujuan utama kita adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga terciptanya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kaltim," ungkapnya.

Untuk mendukung pencanangan ZI menuju WBK, Pemprov juga sedang menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dan Road Map Penataan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur, serta akan terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov. (tim humasprov/hmsprov)

SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM

Artikel Terkait