
SAMARINDA. Pemprov Kaltim akan
memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan harga komoditi pada
perkebunan rakyat yang saat ini masih memprihatinkan dan cenderung
merugikan petani perkebunan rakyat.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak
didampingi Sekprov Kaltim Rusmadi dalam arahannya saat rapat evaluasi
pembangunan perkebunan di Kaltim bersama jajaran Dinas Perkebunan
se-Kaltim mengatakan, kebun rakyat yang belum bermitra dengan
perusahaan perkebunan menyebabkan tidak adanya jaminan harga yang adil
bagi para petani.
"Perkebunan rakyat memerlukan perhatian
dan perlindungan terutama dari sisi harga dan ini perlu mendapat
perhatian. Karena itu, dalam menghadapi permasalahan ini, nanti akan
dikeluarkan instruksi gubernur terutama dengan dinas terkait untuk
memberikan perlindungan terhadap perkebunan rakyat ini," katanya.
Bukan hanya permasalahan harga saja yang
menjadi kendala dan tantangan dalam sektor perkebunan, akan tetapi juga
terdapat sejumlah permasalahan lain diantaranya permasalahan data yang
masih belum sesuai antara Pemprov Kaltim dengan pemerintah kabupaten
atau kota di Kaltim dan masalah perijinan.
"Masih belum dalam satu data. Padahal,
Pemprov Kaltim sudah menginisiasi sistem one data one map sejak 2014.
Untuk mewujudkan sistem ini, mutlak dibutuhkan kerjasama antarinstansi
pemerintahan, tidak hanya lintas sektoral antar SKPD," kata Awang.
Kerjasama juga harus dilakukan dengan
instansi vertikal. Sebab perbedaan data ini bisa menyebabkan terjadinya
distorsi baik dalam proses kebijakan maupun dalam proses perijinan
hingga proses operasional. "Jadi, dengan adanya satu data, maka tidak
ada lagi perbedaan antara provinsi dan kabupaten atau kota," tegas
Gubernur.
Sedangkan, untuk masalah perijinan,
Awang mengatakan bahwa permasalahan ini sudah seringkali terjadi dan
tidak dilakukan antisipasi.
"Harus ada langkah untuk mengantisipasi
permasalahan ini. Untuk mengantisipasi ini perlu ada tahapan dan proses
yang dimulai dari desa hingga kecamatan. Bahkan, bisa dimulai dari izin
lokasinya itu harus sudah disosialisasikan ke masyarakat agar tidak
menimbulkan konflik," katanya.
Awang menambahkan bahwa dengan adanya
transformasi ekonomi di Kaltim yang tidak lagi menggantungkan pada
sektor pertambangan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kita melakukan transformasi ekonomi
agar dapat memanfaatkan sektor pertanian dalam arti luas dan sektor
perkebunan. Jadi, ke depan kita tidak lagi tergantung dengan batubara
dan migas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. (rus/sul/humasprov)
SUMBER : SEKRETARIAT