Gapki Keluar dari RSPO Momentum Penerapan ISPO
12 Oktober 2011
Admin Website
Artikel
4700
JAKARTA--MICOM: Mundurnya
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dari keanggotaan
Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) diyakini akan semakin memantapkan
posisi crude palm oil (CPO) Indonesia di pasar Internasional.
"Dibutuhkan waktu dan kerja keras untuk membuat ISPO ini benar-benar diakui dunia. Dan kerja keras itu harus dimulai saat ini. Keluarnya Gapki dari keanggotan RSPO harus menjadi momentum besar untuk penerapan ISPO sepenuhnya," kata Ketua Pelaksana Harian Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI) Rosediana Soeharto di Jakarta, Rabu (12/10).
Menurut Rosediana, kerja keras disertai konsistensi itu sangat diperlukan mengingat ISPO baru saja diperkenalkan pemerintah Indonesia.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan industri kelapa sawit Indonesia untuk mewujudkan ISPO sebagai platform sustainability yang berdampak pada meningkatnya bargaining position CPO Indonesia di mata internasional.
"ISPO itu kan masih tergolong baru, dan baru diperkenalkan oleh Indonesia. Karena itu, ISPO juga harus harus diterapkan segera agar terjadi keserempakan di dalam negeri dan mendapat pengakuan negara-negara di luar, khususnya negara tujuan ekspor CPO Indonesia," ujarnya.
Di sisi lain, menurut Rosediana, ISPO tidak memuat larangan bagi perusahaan-perusahaan sawit nasional secara individual untuk mengikuti standar lain mengenai praktik-praktik menjaga kelestarian lingkungan.
Pasalnya, negara-negara tujuan ekspor juga masih belum dapat mengakui ISPO sebagai standar internasional mengenai kelestarian lingkungan.
"Karena itulah, seharusnya ISPO ini diterapkan secara penuh, dimulai dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri terlebih dahulu untuk mendapat pengakuan tersebut," terangnya.
DIKUTIP DARI MEDIA INDONESIA, RABU, 12 OKTOBER 2011
"Dibutuhkan waktu dan kerja keras untuk membuat ISPO ini benar-benar diakui dunia. Dan kerja keras itu harus dimulai saat ini. Keluarnya Gapki dari keanggotan RSPO harus menjadi momentum besar untuk penerapan ISPO sepenuhnya," kata Ketua Pelaksana Harian Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI) Rosediana Soeharto di Jakarta, Rabu (12/10).
Menurut Rosediana, kerja keras disertai konsistensi itu sangat diperlukan mengingat ISPO baru saja diperkenalkan pemerintah Indonesia.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan industri kelapa sawit Indonesia untuk mewujudkan ISPO sebagai platform sustainability yang berdampak pada meningkatnya bargaining position CPO Indonesia di mata internasional.
"ISPO itu kan masih tergolong baru, dan baru diperkenalkan oleh Indonesia. Karena itu, ISPO juga harus harus diterapkan segera agar terjadi keserempakan di dalam negeri dan mendapat pengakuan negara-negara di luar, khususnya negara tujuan ekspor CPO Indonesia," ujarnya.
Di sisi lain, menurut Rosediana, ISPO tidak memuat larangan bagi perusahaan-perusahaan sawit nasional secara individual untuk mengikuti standar lain mengenai praktik-praktik menjaga kelestarian lingkungan.
Pasalnya, negara-negara tujuan ekspor juga masih belum dapat mengakui ISPO sebagai standar internasional mengenai kelestarian lingkungan.
"Karena itulah, seharusnya ISPO ini diterapkan secara penuh, dimulai dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri terlebih dahulu untuk mendapat pengakuan tersebut," terangnya.
DIKUTIP DARI MEDIA INDONESIA, RABU, 12 OKTOBER 2011
