JAKARTA--MICOM: Mundurnya
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dari keanggotaan
Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) diyakini akan semakin memantapkan
posisi crude palm oil (CPO) Indonesia di pasar Internasional.
"Dibutuhkan waktu dan kerja keras untuk membuat ISPO ini
benar-benar diakui dunia. Dan kerja keras itu harus dimulai saat ini.
Keluarnya Gapki dari keanggotan RSPO harus menjadi momentum besar untuk
penerapan ISPO sepenuhnya," kata Ketua Pelaksana Harian Komisi Minyak
Sawit Indonesia (KMSI) Rosediana Soeharto di Jakarta, Rabu (12/10).
Menurut Rosediana, kerja keras disertai konsistensi itu sangat
diperlukan mengingat ISPO baru saja diperkenalkan pemerintah Indonesia.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan upaya bersama dari
seluruh pemangku kepentingan industri kelapa sawit Indonesia untuk
mewujudkan ISPO sebagai platform sustainability yang berdampak pada meningkatnya bargaining position CPO Indonesia di mata internasional.
"ISPO itu kan masih tergolong baru, dan baru diperkenalkan oleh
Indonesia. Karena itu, ISPO juga harus harus diterapkan segera agar
terjadi keserempakan di dalam negeri dan mendapat pengakuan
negara-negara di luar, khususnya negara tujuan ekspor CPO Indonesia,"
ujarnya.
Di sisi lain, menurut Rosediana, ISPO tidak memuat larangan bagi
perusahaan-perusahaan sawit nasional secara individual untuk mengikuti
standar lain mengenai praktik-praktik menjaga kelestarian lingkungan.
Pasalnya, negara-negara tujuan ekspor juga masih belum dapat
mengakui ISPO sebagai standar internasional mengenai kelestarian
lingkungan.
"Karena itulah, seharusnya ISPO ini diterapkan secara penuh,
dimulai dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri terlebih dahulu untuk
mendapat pengakuan tersebut," terangnya.
DIKUTIP DARI MEDIA INDONESIA, RABU, 12 OKTOBER 2011