Disbun Upayakan Dongkrak Harga Karet
17 September 2017
Admin Website
Berita Daerah
12103
SAMARINDA. Potensi investasi pertanian di Kaltim masih terbuka lebar. Salah
satunya karet. Untuk meningkatkan harga komoditas satu ini, Dinas
Perkebunan (Disbun) Kaltim segera mengoperasikan pabrik karet di
Kecamatan Palaran Samarinda. Karet dianggap salah satu sektor yang
diminati para investor sehingga dapat berkembang dengan baik di Kaltim.
Kepala Disbun Kaltim Ujang Rachmad mengatakan, dalam waktu dekat akan segera beroperasi pabrik karet. Hal ini bisa menjadi angin segar bagi para petani di tengah lesunya harga karet di pasaran. “Kami berusaha menjembatani pemasaran karet mentah langsung menuju pabrik pengolahan karet, untuk meningkatkan penghasilan petani karet,” ujarnya Kamis (14/9).
Menurutnya, Disbun Kaltim berupaya menjembatani pemasaran karet mentah langsung menuju pabrik pengolahan karet. Tempat pengolahan karet di Palaran itu tinggal menunggu penyelesaian utilitas pabrik. “Hal ini juga berupaya untuk memperbaiki harga karet saat ini,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang mendasari turunnya harga karet saat ini. Yaitu karena, memang kualitas karet yang rendah. Lalu, maraknya para tengkulak yang memainkan harga di pasaran. “Para tengkulak nakal ini yang harus diputuskan mata rantainya. Sehingga petani tidak perlu menjual kepada tengkulak. Biar langsung menjual produk mentah karet ke pabriknya,” jelasnya.
Ujang mengatakan, penyuluhan langsung kepada para petani juga akan dilakukan. Untuk mengedukasi petani agar bisa memenuhi kriteria pabrik. Selanjutnya, akan ada bantuan permodalan untuk meningkatkan mutu dan kualitas para petani karet.
Areal tanaman karet saat ini tercatat seluas 103.117 hektare. Terdiri dari areal perkebunan rakyat 89.341 hektare, perkebunan besar negara sebesar 709 hektare, dan perkebunan besar swasta 13.067 hektare. Dengan produksi seluruhnya, berjumlah 59.963 ton karet kering. Produksi karet di Kaltim pada umumnya dipasarkan ke Banjarmasin untuk kebutuhan pabrik crumb rubber. “Pusat tanaman karet terbesar berada di Kabupaten Kutai Barat. Namun, areal penanaman karet lainnya yang cukup luas juga berada, Samarinda, Balikpapan, Bulungan, Samboja, dan Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan, saat ini jasa perdagangan dan pariwisata memberi kontribusi PDRB sebesar 60 persen. Disusul konstruksi, industri, dan pertanian. “Sedangkan pertambangan sudah menjadi masa lalu, dan tidak bisa diandalkan lagi,” ujarnya.
Karet tambahnya, merupakan sektor industri yang cukup menjanjikan. Meski harga karet belum terlampau baik, namun sudah ada investor yang berminat. Masih banyak peluang investasi di bidang kebun karet. “Sektor industri tak boleh terlalu banyak. Kalaupun ada bakal dipusatkan di Palaran. Sesuai dengan tata ruang Pemkot Samarinda,” ungkapnya.
Nusyirwan mengatakan, penanaman modal asing pabrik pengolahan karet masuk ke Palaran. Ada investasi senilai Rp 500 miliar itu berlokasi di bekas perusahaan kayu. Modal biaya pabrikan karet sebesar Rp 197,7 miliar dengan lahan seluas 25 hektare dari sebagian luas areal. “Kami prediksi pabrik tersebut bisa menyerap hingga 400 tenaga kerja di Kota Tepian,” tutupnya. (*/ctr/lhl/k15)
SUMBER : KALTIM POST, JUMAT, 15 SEPTEMBER 2017
Kepala Disbun Kaltim Ujang Rachmad mengatakan, dalam waktu dekat akan segera beroperasi pabrik karet. Hal ini bisa menjadi angin segar bagi para petani di tengah lesunya harga karet di pasaran. “Kami berusaha menjembatani pemasaran karet mentah langsung menuju pabrik pengolahan karet, untuk meningkatkan penghasilan petani karet,” ujarnya Kamis (14/9).
Menurutnya, Disbun Kaltim berupaya menjembatani pemasaran karet mentah langsung menuju pabrik pengolahan karet. Tempat pengolahan karet di Palaran itu tinggal menunggu penyelesaian utilitas pabrik. “Hal ini juga berupaya untuk memperbaiki harga karet saat ini,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang mendasari turunnya harga karet saat ini. Yaitu karena, memang kualitas karet yang rendah. Lalu, maraknya para tengkulak yang memainkan harga di pasaran. “Para tengkulak nakal ini yang harus diputuskan mata rantainya. Sehingga petani tidak perlu menjual kepada tengkulak. Biar langsung menjual produk mentah karet ke pabriknya,” jelasnya.
Ujang mengatakan, penyuluhan langsung kepada para petani juga akan dilakukan. Untuk mengedukasi petani agar bisa memenuhi kriteria pabrik. Selanjutnya, akan ada bantuan permodalan untuk meningkatkan mutu dan kualitas para petani karet.
Areal tanaman karet saat ini tercatat seluas 103.117 hektare. Terdiri dari areal perkebunan rakyat 89.341 hektare, perkebunan besar negara sebesar 709 hektare, dan perkebunan besar swasta 13.067 hektare. Dengan produksi seluruhnya, berjumlah 59.963 ton karet kering. Produksi karet di Kaltim pada umumnya dipasarkan ke Banjarmasin untuk kebutuhan pabrik crumb rubber. “Pusat tanaman karet terbesar berada di Kabupaten Kutai Barat. Namun, areal penanaman karet lainnya yang cukup luas juga berada, Samarinda, Balikpapan, Bulungan, Samboja, dan Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan, saat ini jasa perdagangan dan pariwisata memberi kontribusi PDRB sebesar 60 persen. Disusul konstruksi, industri, dan pertanian. “Sedangkan pertambangan sudah menjadi masa lalu, dan tidak bisa diandalkan lagi,” ujarnya.
Karet tambahnya, merupakan sektor industri yang cukup menjanjikan. Meski harga karet belum terlampau baik, namun sudah ada investor yang berminat. Masih banyak peluang investasi di bidang kebun karet. “Sektor industri tak boleh terlalu banyak. Kalaupun ada bakal dipusatkan di Palaran. Sesuai dengan tata ruang Pemkot Samarinda,” ungkapnya.
Nusyirwan mengatakan, penanaman modal asing pabrik pengolahan karet masuk ke Palaran. Ada investasi senilai Rp 500 miliar itu berlokasi di bekas perusahaan kayu. Modal biaya pabrikan karet sebesar Rp 197,7 miliar dengan lahan seluas 25 hektare dari sebagian luas areal. “Kami prediksi pabrik tersebut bisa menyerap hingga 400 tenaga kerja di Kota Tepian,” tutupnya. (*/ctr/lhl/k15)
SUMBER : KALTIM POST, JUMAT, 15 SEPTEMBER 2017
