Disbun Mantapkan Rencana Sawit Dialog 2025 Pasca Audiensi Bersama Gubernur
SAMARINDA. Langkah serius diambil Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) bersama Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (FKPB) dalam menindaklanjuti hasil audiensi bersama Gubernur Kaltim terkait pelaksanaan Sawit Dialog 2025.
Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Rapat Rencana Tindaklanjut Pasca Audiensi di Ruang Rapat Hevea Kantor Disbun Kaltim, Selasa (26/8/2025).
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk mematangkan agenda besar yang akan menjadi momentum nasional bagi industri kelapa sawit Kaltim.
Rapat dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Disbun Kaltim yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Taufiq Kurrahman. Dalam sambutannya, Taufiq menegaskan bahwa audiensi dengan Gubernur beberapa waktu lalu menghasilkan arahan penting yang harus segera ditindaklanjuti.
Taufiq menambahkan, tindak lanjut ini diharapkan melahirkan komitmen bersama agar sektor sawit benar-benar memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kaltim.
Diskusi kemudian dipandu oleh Ketua Harian Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (FKPB) Kaltim, Yus Alwi Rahman, yang menyampaikan hasil audiensi dengan Gubernur Kaltim pada 19 Agustus 2025, di mana Gubernur menyoroti minimnya kontribusi perusahaan perkebunan sawit di daerah.
Mulai dari kerusakan jalan, keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga rendahnya dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Meski demikian, Gubernur juga menilai bahwa potensi sawit di Kaltim sangat besar dan bisa menjadi motor pembangunan, asalkan ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Arahan Gubernur agar Sawit Dialog 2025 digelar dalam skala nasional dengan melibatkan kementerian terkait dan daerah penghasil sawit di Sumatera serta Kalimantan adalah tantangan besar sekaligus peluang emas.
Lebih lanjut, Gubernur Kaltim menekankan bahwa potensi perkebunan kelapa sawit di provinsi ini sangat besar, namun belum sebanding dengan sumbangsih nyata terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha perkebunan untuk meningkatkan kontribusi.
Yus Alwi menambahkan, FKPB siap mengawal arahan Gubernur dengan memastikan Sawit Dialog 2025 berjalan maksimal.
“Kami ingin forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi, tapi benar-benar melahirkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti pemerintah pusat dan daerah. Sudah saatnya kontribusi sawit bagi Kaltim tidak lagi sebatas angka produksi, melainkan juga nyata dalam bentuk perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan,” ujar Yus Alwi.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, berbagai pihak menyampaikan pandangan mengenai langkah strategis yang perlu dilakukan, termasuk keterbukaan data penerimaan daerah dari hasil sawit yang disetorkan ke pusat serta peluang memperbesar kontribusi industri ini bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat yang turut dihadiri Dewan Pakar FKPB, perwakilan GIZ, serta pejabat eselon III Disbun Kaltim ini kemudian berkembang menjadi forum diskusi aktif. Peserta rapat membahas langkah teknis persiapan, mulai dari konsep acara, undangan peserta nasional, hingga strategi publikasi.
Taufiq menutup rapat dengan menyampaikan harapannya agar Sawit Dialog 2025 benar-benar menjadi momentum untuk menegaskan posisi Kaltim dalam peta besar perkebunan sawit Indonesia.
“Kami berharap kegiatan ini mampu membuka mata semua pihak bahwa sawit bukan hanya komoditas, tetapi juga instrumen pembangunan. Dengan dukungan semua pihak, Sawit Dialog 2025 bisa melahirkan terobosan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tutupnya. (fif/disbun)
SUMBER : SEKRETARIAT
