Bekas Tambang Tanami Kemiri
28 Februari 2012 Admin Website Artikel 295

BALIKPAPAN. Wacana pemerintah untuk menaikkan harga BBM hampir pasti akan terealisasi. Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo, kenaikan harga BBM ini, guna mendukung diversifikasi dari BBM ke bahan bakar alternatif lainnya seperti Bahan Bakar Gas (BBG), Batu Bara dan Panas Bumi.

"Indonesia memiliki banyak energi alternatif yang murah seperti BBG, Batu Bara dan panas bumi, tapi kenapa kita hanya pakai BBM yang kita sendiri tidak miliki banyak," ucapnya dalam acara seminar “Masa Depan Tambang dan Lingkungan, yang digelar oleh Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) di Hotel Grand Tiga Mustika, Sabtu (25/2) kemarin.

Produksi BBM di Indonesia sendiri mencapai 900 ribu barrel per hari, sedangkan BBM yang diimpor ditambah dengan minyak mentah mencapai 770 barrel. Dari produksi 900 ribu barrel tiap harinya, 770 ribu barelnya impor, dan sisanya 360 ribu barelnya ekspor. "Akibatnya kita enggak wise dalam hal ini. Menurut saya kita harus beralih ke energi alternatif lain seperti untuk listrik menggunakan batu bara, karena produksi batu bara kita mencapai 3,5 juta barrel oil ekuivalen per hari, sedangkan untuk BBM hanya 900 ribu dan gas hanya 1,5 juta barrel," paparnya.

Menurutnya, untuk dapat melakukan diversifikasi ke energi alternatif lainnya, tidak memungkinkan apabila harga dari BBM masih murah seperti saat ini. "Kita lihat saja, harga gas Rp 4.100 lsp (liter setara premium), bagaimana dapat dijual kalau harga BBM masih Rp 4500. Jadi kalau harga BBM dinaikkan menjadi Rp 7.000 barulah dapat dikatakan pas, semua bisa berkembang termasuk kemiri sunan yang bio diesel. Saya justru akan menganjurkan untuk setiap bekas tambang ditanami kemiri sunan yang nantinya dapat digunakan untuk energi dieselnya," harapnya. Terlebih di Kaltim saat ini, bekas lahan tambang jadi sorotan publik karena justru jadi masalah pascaeksploitasi.

Diversifikasi energi ini pernah dilakukan bangsa Indonesia sekira 2 atau 3 tahun yang lalu. "Contohnya saja diversifikasi dari minyak tanah ke elpiji yang harga Rp 3.500. Harga minyak tanah tadinya Rp 2.500, kalau minyak tanah tetap Rp 2.500 maka enggak ada orang mau pindah ke elpiji. Akan tetapi ketika minyak tanah dibuat langka dan dinaikkan menjadi Rp 8.000, saya rasa kini enggak ada yang pakai minyak tanah lagi di Jakarta," terangnya.

Jadi jika ingin melakukan diversifikasi, ia kembali menegaskan harga baru BBM yang akan dinaikkan menjadi Rp 7.000 ini sekiranya tidak perlu lagi dilakukan subsidi. "Mudahnya jika masyarakat ingin mendapatkan energi yang murah, kalau mau memasak gunakan elpiji, BBG untuk transportasi, batu bara dan panas bumi untuk listrik, kita enggak perlu lagi melakukan subsidi lagi untuk energi di Indonesia. Hasilnya, uang yang rencananya akan digunakan untuk subsidi itu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa juga untuk transportasi umum, infrastruktur dan lain sebagainya. Indonesia jika ingin maju uangnya harus digunakan untuk hal-hal yang benar," jelasnya.

Ia kembali menjelaskan, dana subsidi yang digunakan untuk transportasi adalah Rp 165 triliun, sedang yang digunakan untuk listrik mencapai Rp 90 triliun. Dapat diakumulasikan totalnya mencapai Rp 255 triliun, sedangkan penghasilan yang diperoleh Negara dari sektor migas hanya Rp 270 triliun. "Dari Rp 270 triliun tersebut, Rp 255 triliunnya habis untuk subsisdi, harusnya uang itu bisa digunakan untuk macam-macam seperti untuk transportasi umum dan juga untuk berpindah ke energi yang lebih murah," ungkapnya.

Terkait dengan naiknya harga BBM nantinya, yang akan menyebabkan adanya indikasi penimbunan, ia kembali menegaskan kenaikan harga BBM ini dinilai wajar, karena sudah beberapa kali terjadi kenaikan BBM. "Indikasi penimbunan mungkin terjadi, tapi menurutnya apabila penimbunan dilakukan dalam jumlah banyak pasti akan tercium oleh pihak kepolisian, kalau ketahuan hukum saja, kalau perlu hukum mati," tegasnya.

Reaksi masyarakat mengenai kenaikan harga BBM ini, menurutnya reaksi masyarakat mendukung mengenai hal ini, termasuk para pengusaha, organda serta DPR walaupun ada sebagian yang menolak. "Intinya kita menunggu persetujuan dari DPR kapan pastinya kenaikan harga BBM ini akan mulai dilaksanakan," tandasnya.

DIKUTIP DARI KALTIM POST, SELASA, 28 PEBRUARI 2012

Artikel Terkait