Audiensi Disbun bersama DIPI Kupas Hasil Kajian Perkebunan Berkelanjutan
SAMARINDA. Upaya memperkuat arah pembangunan perkebunan berkelanjutan kembali ditegaskan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) melalui agenda audiensi bersama Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) dan GIZ, Senin (15/9/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Hevea Kantor Disbun Kaltim ini juga dihadiri perwakilan dari DIPI, GIZ, pejabat eselon III dan IV, pejabat fungsional penyetaraan di lingkungan Disbun Kaltim, serta Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (FKPB).
Audiensi resmi dibuka oleh Plt. Kepala Disbun Kaltim yang diwakili Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Asmirilda. Dalam paparannya, Asmirilda menyampaikan bahwa pembangunan sub sektor perkebunan di Kaltim tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga harus memenuhi prinsip keberlanjutan. Hal ini sesuai dengan Perda Kaltim Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
“Sub sektor perkebunan harus menjadi motor transformasi ekonomi Kaltim yang saat ini masih bertumpu pada sumber daya alam tidak terbarukan. Perkebunan bisa menjadi tumpuan bagi keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan sosial masyarakat,” ujar Asmirilda.
Lebih lanjut, Asmirilda menguraikan sejumlah peluang yang dapat dimaksimalkan, mulai dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, strategi pembangunan ekonomi berbasis sumber daya terbarukan, hingga potensi lahan perkebunan yang luas dan partisipasi positif dari pelaku usaha.
Faktor lain yang menjadi kekuatan adalah iklim investasi yang kondusif, peluang pasar global yang semakin terbuka, serta kebutuhan pangan dan energi hijau untuk mendukung keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Data capaian Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) pun menunjukkan tren positif. Pada Desember 2024, NTPR mencapai 208,28 atau naik 3,26 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Ini bukti nyata bahwa sektor perkebunan terus bergerak ke arah yang lebih baik,” ujar Asmirilda.
Sementara itu, Doddy Sukadri dari DIPI turut menanggapi pemaparan tersebut. Menurutnya, kajian yang dilakukan DIPI bersama GIZ menunjukkan bahwa Kaltim memiliki modal kuat untuk mempercepat implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan, terutama di sektor perkebunan.
“Kalimantan Timur berada pada posisi strategis untuk menjadi contoh penerapan praktik perkebunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, dibutuhkan keselarasan antara regulasi, penguatan kapasitas petani, serta komitmen dunia usaha agar arah kebijakan tidak hanya sebatas konsep, melainkan benar-benar terwujud di lapangan,” ungkap Doddy.
Asmirilda menutup audiensi dengan menyampaikan harapan besar agar sinergi antara pemerintah, lembaga penelitian, mitra internasional, dan pelaku usaha dapat berjalan semakin solid.
“Kami berharap hasil kajian ini tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi menjadi pijakan nyata untuk memperkuat kebijakan, mendukung investasi hijau, serta memberikan manfaat langsung bagi petani dan masyarakat luas. Dengan begitu, perkebunan di Kaltim akan benar-benar menjadi penggerak transformasi ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (fif/disbun)
SUMBER : SEKRETARIAT
