Advokasi Industri Sawit sampai PBB
06 September 2017
Admin Website
Berita Daerah
2886
SAMARINDA. Upaya advokasi terus dilakukan dunia usaha untuk menjaga citra produk
kelapa sawit Indonesia di pasar global. Terbaru, Gabungan Pengusaha
Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan akan menyampaikan pandangan
dalam kunjungan resmi di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New
York, Rabu (6/9) besok.
Ketua Umum Gapki Joko Supriyono dijadwalkan menjadi pembicara pada kunjungan tersebut. Dia akan menjelaskan sikap dan posisi dunia usaha terkait isu-isu keberlanjutan di sektor pendulang devisa negara terbesar tersebut.
“Selain berbicara secara resmi di PBB, kami juga akan melakukan sejumlah informal meeting dengan para pemangku kepentingan selama kunjungan ke Amerika Serikat ini,” kata Joko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/9).
Kehadiran Gapki dalam pertemuan tingkat tinggi di PBB ini adalah atas undangan Program Pembangunan PBB (UNDP) yang menggagas diskusi tentang isu keberlanjutan di sejumlah sektor ekonomi di negara berkembang. Selain Gapki, UNDP juga mengundang perwakilan pemerintah Republik Indonesia dalam forum tersebut, bersama negara berkembang lain seperti Brasil dan Liberia.
Joko mengatakan, dengan sumbangan devisa mencapai USD 18,5 miliar atau sekitar Rp 240 triliun, kelapa sawit menjadi sektor strategis Indonesia. Selain itu, tanaman ini sawit menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah pinggiran.
“Kami setuju bahwa tata kelola perkebunan kelapa sawit harus berkelanjutan. Di sinilah kita duduk bersama di PBB ini, seperti apa keberlanjutan sektor kelapa sawit yang ingin kita capai bersama,” ungkapnya.
Terkait kebakaran lahan, Joko menegaskan koordinasi telah dilakukan oleh pemerintah dan dunia sepanjang tahun ini. Hasilnya, tidak ada lagi laporan adanya titik api dari dalam konsesi perusahaan. Seluruh anggota Gapki pun juga ikut membantu memadamkan api di luar konsesi perusahaan.
Ketua Umum Gapki Joko Supriyono dijadwalkan menjadi pembicara pada kunjungan tersebut. Dia akan menjelaskan sikap dan posisi dunia usaha terkait isu-isu keberlanjutan di sektor pendulang devisa negara terbesar tersebut.
“Selain berbicara secara resmi di PBB, kami juga akan melakukan sejumlah informal meeting dengan para pemangku kepentingan selama kunjungan ke Amerika Serikat ini,” kata Joko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/9).
Kehadiran Gapki dalam pertemuan tingkat tinggi di PBB ini adalah atas undangan Program Pembangunan PBB (UNDP) yang menggagas diskusi tentang isu keberlanjutan di sejumlah sektor ekonomi di negara berkembang. Selain Gapki, UNDP juga mengundang perwakilan pemerintah Republik Indonesia dalam forum tersebut, bersama negara berkembang lain seperti Brasil dan Liberia.
Joko mengatakan, dengan sumbangan devisa mencapai USD 18,5 miliar atau sekitar Rp 240 triliun, kelapa sawit menjadi sektor strategis Indonesia. Selain itu, tanaman ini sawit menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah pinggiran.
“Kami setuju bahwa tata kelola perkebunan kelapa sawit harus berkelanjutan. Di sinilah kita duduk bersama di PBB ini, seperti apa keberlanjutan sektor kelapa sawit yang ingin kita capai bersama,” ungkapnya.
Terkait kebakaran lahan, Joko menegaskan koordinasi telah dilakukan oleh pemerintah dan dunia sepanjang tahun ini. Hasilnya, tidak ada lagi laporan adanya titik api dari dalam konsesi perusahaan. Seluruh anggota Gapki pun juga ikut membantu memadamkan api di luar konsesi perusahaan.
Permintaan minyak sawit dari kedua wilayah tersebut terus meningkat.
Pada semester I tahun 2017, ekspor ke Uni Eropa mencapai 2,7 juta ton
atau meningkat 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
sebesar 1,9 juta ton. (man2/k18)
DIKUTIP DARI PRO KALTIM
.JPG)
